Jumlah Kuota Bantuan Ternak Sapi tahun 2023, Naik Menjadi 550 Ekor. Bantuan Pupuk dan Bibit, Justru Mengalami Penurunan

SUARANET.COM – Dalam rangka evaluasi program Tahun Anggaran 2023 komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas Pertanian dan peternakan, serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) Provinsi Gorontalo, senin (14/11/2022).

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Inogaluma, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo itu, dipimpin langsung oleh ketua komisi 2, Venny Anwar, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan sekretaris dinas perindag.

Feni Anwar, saat ditemui awak media usai memimpin rapat menjelaskan, esensi pelaksanaan rapat senin kemarin, adalah dalam rangka menindaklanjuti instruksi kementerian, untuk mengevaluasi program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2023.

“Saat ini anggaran APBD Provinsi Gorontalo sudah berada di kementrian. Dan kami diberikan arahan untuk mengevaluasi apa saja program kerja OPD yang menjadi mitra kerja komisi 2, ditahun mendatang,” jelas Venny Anwar.

Dari informasi dan penjelasan masing-masing dinas, menurut Venny, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tiap-tiap program kegiatan OPD. Hanya saja ada beberapa penambahan dan pengurangan jumlah kuota, dari tiap-tiap program. Khususnya di dinas pertanian dan peternakan.

“Misalnya, program bantuan ternak sapi. Jika tahun sebelumnya bantuan ternak hanya sekitar seratus lebih, untuk tahun ini, itu mengalami peningkatan hingga mencapai lima ratusan ekor sapi,” ujar Venny.

“Sebaliknya, untuk bantuan bibit jagung, yang sebelumnya kuota Provinsi Gorontalo sekitar 1.500 ton, tahun ini berkurang menjadi 1.000 ton saja,” Tambahnya.

Sama halnya bantuan bibit jagung, bantuan pupuk menurut Venny, juga mengalami pengurangan jumlah kuota dari tahun sebelumnya.

Penambahan dan pengurangan kuota tersebut, menurut Fenny, adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Pengurangan kuota ini sendiri, menurut Venny, merupakan dampak dikuranginya anggaran APBD, ditiap-tiap Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo.

Meski demikian, kurangnya anggaran APBD dari kementrian, tidak memberikan dampak yang besar, terhadap realisasi program yang diakomodir melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Alhamdulillah, hampir seluruh program yang terdapat dalam pokir, dapat terakomodir. Hanya beberapa saja yang belum. Insyaa Allah, yang belum itu, akan kami perjuangkan pada anggaran perubahan nanti mendatang.” Tutup aleg dari partai PDI-Perjuangan itu.