SUARANET, GORONTALO – 20% anggaran APBD Provinsi Gorontalo tahun 2024, difokuskan untuk pendidikan. 10% lainnya, difokuskan untuk kesehatan. Kebijakan ini dinilai Hamid Kuna, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal itu diungkapkan ketua komisi 4 itu, saat dimintai keterangan dalam wawancara, usai mengikuti dialog konsultasi penyusunan RKPD tahun 2024, bersama Bappeda Provinsi Gorontalo, di Hotel Aston, beberapa waktu lalu.
“Kalau pendidikan, sesuai dengan aturan perundang-undangan itu, harus 20%. Bahkan kadang lebih karena banyaknya kebutuhan.” buka Hamid, dalam wawancara. (02/03/23)
Sementara terkait kesehatan, kata Hamid, alam pihaknya komisi 4, telah mendorong pemerintah daerah, untuk memprioritaskan beberapa program kesehatan. Salah satunya adalah pengurangan angka stunting.
“Kalau untuk komisi 4, Ada banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Terutama stunting, itu harus menjadi prioritas.” ucapnya.
Selain memastikan program prioritas, pihak DPRD dalam kesempatan konsultasi itu, kata Hamid, juga mendorong pemerintah daerah, untuk memastikan tupoksi dan kewenangan tiap lintas pemerintahan, terahdap setiap aspirasi yang tertuang dalam pokir DPRD.
“Selama ini saat kita reses, banyak aspirasi dari masyarakat, yang kadangkala ada kewenangan, ada pula yang bukan kewenangan. Ini yang nantinya akan diseleksi oleh Bappeda.” jelas Politisi Partai Hanura ini.
“Apakah ini layak atau tidak, kewenangan provinsi atau tidak, sehingga tampak jelas pokok-pokok pikiran DPRD, yang terakomodir. Ini yang kita minta ketegasan dari Bappeda.” tutupnya. (003/ilam)
