Gorontalo, suaranet.com – Kekosongan posisi jabatan dibidang pengadaan (KPA) dibeberapa dinas, menyebabkan kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo, menjadi terhambat.
Isu ini menjadi salah satu sorotan yang berkembang pada rangkaian kegiatan Paripurna LKPJ Gubernur Tahun 2022, Senin (06/03/23).
“Dikalangan Pejabat, mereka mengeluh belum ada KPA. Sementara KPA, ada kaitannya erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan.” tegas Adhan, saat menyampaikan kritikannya kepada PJ. Gubernur Gorontalo.
“Kalau ini karena alasan izin Mendagri, seharusnya waktu konsultasi hingga mendapatkan rekomendasi untuk eselon 2 kemarin, seharusnya sekalian dengan eselon 3, supaya sekali jalan dan tidak berulang-ulang.” sambungnya.
Akibat kekosongan jabatan ini, kata Adhan, mempengaruhi berbagai sektor pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Terlebih pada beberapa dinas yang baru saja dimekarkan, kata dia, hingga saat ini belum memiliki pejabat eselon 3 atau KPA, menyebabkan dinas-dinas tersebut, tidak dapat bekerja secara maksimal.
“Misalnya dinas PU dan Perkim, kemudian Dispora, dan dinas-dinas baru lainnya, mereka tidak bisa kerja, karena eselon tiganya belum ada, KPA-nya belum ada,” ucap dia.
Menyikapi ini, Adhan menyarankan penjabat Gubernur, untuk menetapkan kepala dinas, sebagai pelaksana tugas (Plt) sementara. Hal ini bertujuan, agar dinas-dinas yang dimaksud, dapat melaksanakan program secara maksimal.
“Nanti setelah ada eselon tiganya, barulah diserahkan kepada KPA.” ujarnya.
Tidak maksimalnya program pembangunan disejumlah OPD, dikhawatirkan Adhan, dapat mempengaruhi elektabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pejabat Gubernur.
“Saya takut nanti terkesan dimasyarakat bahwa, bapak PJ. Gubernur, dianggap penghalang-halangi proses pembangunan di Provinsi Gorontalo.” pungkas Politisi Partai Amanat Nasional itu.
Oleh sebab itu, dirinya berharap, kondisi ini dapat segera mendapatkan perhatian dari penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer.
