Komisi I Soroti Kewajiban ASN Unggah Berita

Suaranet.com, Gorontalo – Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mewajibkan seluruh ASN, termasuk para guru, untuk aktif mengunggah konten kegiatan pemerintah di media sosial menuai kritik tajam dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik), anggota DPRD Fikram Salilama secara tegas menyoroti kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan urgensi dan keadilan pelibatan lebih dari 4.000 ASN sebagai “corong informasi” pemerintah.

“Ini bukan tugas mereka. Tugas menyampaikan informasi publik itu tanggung jawab Kominfotik, bukan dibebankan ke ASN, apalagi guru yang seharusnya fokus mendidik anak-anak,” tegas Fikram.

Fikram juga mengungkap laporan dari sejumlah ASN yang mengaku tetap diminta mengunggah konten meskipun tidak memiliki akses internet. Bahkan, beberapa dari mereka merasa terintimidasi dengan ancaman dari atasan.

“Bayangkan, disuruh unggah tapi tidak punya kuota. Ini bukan hanya tidak adil, tapi juga melanggar hak dasar ASN,” tambahnya.

Isu lain yang mengemuka adalah soal ketimpangan konten. Menurut Fikram, sebagian besar unggahan ASN justru lebih menyoroti kegiatan Gubernur, sementara peran Wakil Gubernur dan Sekda minim diberitakan. Hal ini dinilainya sebagai bentuk ketidakadilan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Fikram juga meminta agar ASN tidak dibebani kewajiban unggah konten di hari libur. Ia menilai, waktu bersama keluarga adalah hak ASN yang harus dihormati.

“ASN juga manusia. Hari libur itu untuk keluarga, bukan untuk berpacu unggah konten demi pencitraan,” ujarnya lantang.

Komisi I DPRD mendesak Dinas Kominfotik untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan ini. Tujuannya, agar komunikasi publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan dan psikologis ASN.