Suaranet.com, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-28 dengan agenda utama pembahasan tingkat dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Thomas Mopili, didampingi para wakil ketua: Ridwan Monoarfa, La Ode Haimudin, dan Sulyanto Pateda. Turut hadir Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idah Syahidah Habibie, Sekda Provinsi, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD se-Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail menekankan bahwa pelaksanaan APBD 2024 merupakan bagian dari masa transisi kepemimpinan daerah. Ia menjelaskan, dirinya bersama Wakil Gubernur baru efektif menjalankan pemerintahan sejak 20 Februari 2025, dan mulai aktif penuh pada Maret 2025.
“Tahun anggaran 2024 ini menjadi momentum penting karena mencerminkan transisi dari kepemimpinan sebelumnya menuju arah baru pembangunan daerah,” ujar Gusnar Ismail.
Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Thomas Mopili, disaksikan seluruh anggota dewan serta undangan yang hadir.
Ketua DPRD Thomas Mopili menegaskan bahwa dokumen Ranperda yang telah disepakati ini akan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Proses ini penting untuk menjamin pelaksanaan APBD berjalan akuntabel, transparan, dan selaras dengan kebijakan nasional,” tegas Thomas Mopili.
![Example 728x250](https://suaranet.com/wp-content/uploads/2025/01/PAJAK-HOTEL-SUARANET.png" "Example 970x250")
