Evaluasi SAKIP 2026: Pemkot Gorontalo Bidik Predikat BB, Wawali Tekankan Dampak Nyata Bukan Sekadar Angka

SUARANET, GORONTALO — Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen mengubah paradigma pelaporan kinerja aparatur sipil negara dari sekadar formalitas administratif menjadi berbasis dampak nyata bagi masyarakat.

‎‎Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo tahun 2026 yang digelar secara daring bersama tim KemenPAN-RB dari Ruang Pola Kantor Wali Kota, Kamis (17/9/2026).‎‎

Dalam forum tersebut, Indra mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak pada tumpukan dokumen, daftar proyek, atau tingginya angka penyerapan anggaran.

Menurutnya, potret keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya terletak pada perubahan positif kualitas hidup warga.‎‎

“Program pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada ketersediaan anggaran atau proyek fisik. Jika manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, maka seluruh kerja birokrasi itu tidak ada nilainya,” ujar Indra tegas.‎‎

Mulai tahun ini, Pemkot Gorontalo mewajibkan setiap instansi menerapkan sistem pelaporan berbasis hasil (result-based). Kebijakan ini menyasar sektor-sektor krusial, utamanya program penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

OPD kini dituntut menyajikan data akurat mengenai seberapa banyak warga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan serta grafik peningkatan pendapatan riil masyarakat pasca-intervensi program.‎‎

Langkah tegas ini diambil menyusul target besar yang diusung Pemkot Gorontalo pada evaluasi SAKIP periode ini. Setelah sebelumnya tertahan di angka 68,29 dengan predikat B, Kota Gorontalo kini membidik lompatan nilai demi merengkuh predikat BB.‎‎

“Sejak awal tahun, saya sudah instruksikan jajaran agar fokus pada program yang berorientasi outcome (dampak), bukan lagi sebatas output (hasil langsung). Insyaallah, tahun ini kita bisa naik kelas ke predikat BB,” tambahnya.‎‎

Komitmen Pelayanan Publik Terintegrasi‎Kendati demikian, Indra menggarisbawahi bahwa kenaikan predikat SAKIP bukanlah tujuan akhir. Nilai tinggi dari KemenPAN-RB akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kepuasan publik dan penyelesaian masalah di lapangan.

‎‎Ia juga melarang jajarannya sekadar membuat paparan visual yang menarik di hadapan evaluator tanpa ditopang oleh bukti dan data empiris yang kuat.

Sebagai salah satu wujud nyata pembenahan layanan, Indra menyoroti proyek pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Gorontalo yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. ‎‎

Fasilitas terpadu ini diproyeksikan menjadi motor utama dalam mempercepat, mempermudah, dan memotong jalur birokrasi perizinan bagi warga.

‎‎Menutup arahannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Tim Kementerian PAN-RB atas evaluasi berkala yang dilakukan. ‎‎Ia meminta momen ini dijadikan media refleksi bagi seluruh jajaran Pemkot untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat secara jujur dan transparan.‎‎

“Buktikan kepada tim evaluator bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menjelma menjadi pelayanan prima dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo,” pungkasnya.‎