Aleg Husain Hasan: KPK, Pagar Pengaman Proyek Strategis

SUARANET. GORONTALO — Langkah Pemerintah Kota Gorontalo meminta supervisi dan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah proyek strategis mendapat dukungan dari DPRD Kota Gorontalo.

Anggota Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Husain Hasan, menilai keterlibatan KPK sejak awal justru dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan proses pembangunan berjalan terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Menurut Husain, supervisi KPK diperlukan bukan semata-mata ketika muncul persoalan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan. Pengawasan sejak tahap awal dinilai dapat membantu memastikan setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran, berjalan sesuai regulasi.

“Supervisi dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran,” kata Husain.

Dua proyek yang menjadi perhatian dalam permintaan supervisi tersebut adalah pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo dan revitalisasi Stadion Merdeka.

Keduanya memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pemerintah, tetapi juga menyangkut fasilitas publik yang nantinya akan digunakan masyarakat.

Karena itu, menurut Husain, semakin besar skala dan dampak sebuah proyek, semakin penting pula memastikan proses pengadaannya memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Di titik ini, permintaan supervisi KPK dapat dilihat sebagai upaya membangun pagar pengaman sejak awal. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyelesaikan proyek secara fisik, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana setiap rupiah anggaran publik direncanakan, dibelanjakan, dan dilaporkan.

Husain menegaskan, DPRD memang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, ia menilai pengawasan tersebut dapat diperkuat dengan keterlibatan lembaga negara yang memiliki mandat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berpandangan, supervisi sejak awal dapat memberikan ruang koreksi apabila ditemukan potensi persoalan dalam tahapan pembangunan.

Dengan demikian, pengawasan tidak semestinya dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai mekanisme pencegahan agar proyek strategis tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Selain DPRD memiliki fungsi pengawasan, pengawasan sejak awal oleh KPK diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kepastian bahwa seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai regulasi,” ujarnya.

Diketahui Pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo di kawasan eks Terminal 42 Andalas sendiri telah menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Kota Gorontalo.

Sejumlah tahapan persiapan lahan dan pembangunan telah dilakukan pemerintah daerah. Dengan posisi proyek yang berkaitan langsung dengan fasilitas pemerintahan, aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Hal yang sama berlaku pada revitalisasi Stadion Merdeka. Sebagai fasilitas publik, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan atau selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kualitas, ketepatan penggunaan anggaran, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang berlaku.

Husain berharap permintaan supervisi tersebut dapat memastikan pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo, revitalisasi Stadion Merdeka, dan proyek strategis lainnya berjalan secara transparan, akuntabel, sesuai regulasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya seberapa cepat sebuah proyek selesai, tetapi juga seberapa bersih prosesnya, seberapa jelas pertanggungjawabannya, dan seberapa besar manfaat yang diterima publik,” ujarnya.