Example floating
Example floating
Kota Gorontalo

Wali Kota Adhan Kritik Kinerja Lurah, Penagihan PBB Dinilai Belum Maksimal

×

Wali Kota Adhan Kritik Kinerja Lurah, Penagihan PBB Dinilai Belum Maksimal

Sebarkan artikel ini

SUARANET, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menilai lemahnya kepemimpinan sejumlah lurah menjadi salah satu persoalan dalam optimalisasi pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

‎Kritik tersebut disampaikan Adhan saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Senin (16/11/2026).

‎Ia menyoroti pola kerja sejumlah lurah yang justru turun langsung ke rumah warga untuk menagih pajak, alih-alih mengoptimalkan peran aparat kelurahan.

‎Menurut Adhan, tugas lurah adalah menggerakkan, mengoordinasikan, dan mengawasi bawahannya, bukan mengambil alih pekerjaan staf.

‎“Itu aparatnya dimaksimalkan. Ini yang saya lihat, Lurahnya yang terjun langsung ke rumah-rumah,” tegas Adhan di hadapan para lurah.

‎Ia bahkan menilai tindakan tersebut bukan indikator keberhasilan seorang pemimpin.

‎“Kalian anggap ketika kalian yang terjun langsung ke rumah-rumah, saya anggap kalian berhasil? Justru di situ saya anggap kalian gagal, karena tidak mampu menggerakkan aparat kalian,” lanjutnya.

‎Selain mengevaluasi kinerja lurah, Adhan juga mengkritik mekanisme koordinasi antara kecamatan dan kelurahan yang dinilai belum berjalan sesuai hierarki.

‎Ia mengingatkan camat agar mengambil peran dalam mengoordinasikan laporan kinerja para lurah, termasuk perkembangan pengumpulan PBB, sebelum disampaikan kepada wali kota.

‎“Seharusnya laporan soal hasil kerja, misalnya pengumpulan pajak, Camat yang laporkan ke saya, atas hasil koordinasi dengan para Lurah. Selama ini justru Lurah yang langsung ke saya,” ujarnya.

‎Adhan meminta seluruh camat dan lurah membenahi pola koordinasi serta pertanggungjawaban kerja agar pengawasan pemerintahan berjalan lebih efektif.

‎Sebagai upaya memperkuat pengawasan pendapatan daerah, Pemkot Gorontalo juga mempertimbangkan pengadaan tablet khusus untuk setiap kelurahan.

‎Perangkat tersebut direncanakan digunakan untuk menginput data PBB, retribusi, dan berbagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaannya akan dipercayakan kepada Seksi Pemerintahan di masing-masing kelurahan.

‎“Biar tidak dicampur dengan data-data yang lain. Isinya hanya pajak, retribusi dan hal-hal yang berkaitan dengan PAD. Sehingga mempermudah pengawasan dan evaluasi ke depannya,” jelas Adhan.

‎Pengadaan tablet itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 juta per unit. Dengan sasaran 50 kelurahan, total kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp250 juta.

‎Meski demikian, Adhan menegaskan pengadaan tersebut masih sebatas rencana dan belum menjadi keputusan final.

‎“Ini masih rencana. Seperti apa mekanismenya, kita akan coba ramu lagi,” pungkasnya.

Example 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *