Provinsi Gorontalo tampaknya belum berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di mata Adhan Dambea. Dalam kritik pedasnya, Anggota Provinsi Gorontalo ini, tidak menahan diri untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah selama 23 tahun terakhir.
SUARANET.COM -Adhan mengkritik berbagai aspek yang dianggapnya mengecewakan, termasuk pembangunan yang amburadul dan bermasalah hukum, angka kemiskinan yang belum menunjukkan tren positif, serta kesenjangan ekonomi yang semakin mencolok antara pejabat dan masyarakat.
Provinsi Gorontalo sebagai daerah pemekaran Sulawesi Utara, semula diharapkan membawa keberkahan dan menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, hingga diusianya yang ke 23 saat ini, adhan menilai Provinsi Gorontalo masih belum mencapai cita-cita itu.
“Itu dibuktikan dengan data tingkat kemiskinan di Gorontalo yang menunjukkan tren yang mengecewakan,” tegas Adhan Dambea.
Meskipun sempat mengalami penurunan hingga 12% pada tahun 2012, angka kemiskinan Gorontalo tidak hanya stagnan, melainkan justru meningkat menjadi 15% selama satu dekade (2012-2023).
“Angka ini membawa Provinsi Gorontalo menempati peringkat kelima sebagai daerah paling miskin di Indonesia,” ucap Adhan.
Sorotan lain yang tidak luput dari kritikan Adhan adalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara pejabat dan rakyat.
Ia mencatat bahwa beberapa pejabat justru meningkat kekayaannya secara drastis setelah menduduki jabatan publik, sementara rakyat terus menderita.
“Justru saya melihat, ini pejabat-pejabat yang tambah kaya. Mereka yang sebelumnya tidak punya apa-apa, setelah menjadi pejabat publik, jadi kaya. Sementara rakyat, makin miskin,” kata Adhan.
“Dan ini kenyataan. Saya sudah menjadi politisi sejak tahun 1999, jadi saya tahu perjalanan manusia-manusia ini,” sambung mantan Walikota ini, tegas.
Dalam menghadapi kondisi yang semakin memprihatinkan ini, Adhan mengusulkan untuk menggabungkan kembali Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Baginya, status sebagai entitas otonom tidak membawa perubahan positif yang signifikan bagi Gorontalo.
“Jadi apa gunanya? Lebih baik tidak usah dimekarkan sekalian!” tegas Adhan, geram.
Tak hanya itu, Adhan juga menyoroti kondisi pembangunan di Provinsi Gorontalo yang semakin amburadul. Menurutnya, hampir semua proyek di Provinsi Gorontalo memiliki masalah hukum, seperti pembangunan Danau Limboto yang tak kunjung selesai dan kendala pada Jalan GORR.
“Masyarakat Gorontalo tidak memiliki alasan untuk berbangga terkait pencapaian pemerintah Provinsi Gorontalo selama 23 tahun ini,” tandas Aleg Provinsi Gorontalo dapil Kota Gorontalo ini.
“Apalagi Kota Gorontalo, sudah paling parah, paling amburadul dan penuh masalah hukum proyek pembangunannya,” sambungnya.
