SUARANET.COM, Gorontalo – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya, bersama Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, R. Suryanto, secara resmi membuka Rapat Kerja Penyusunan Bukti Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Satker dan Badan Penyelenggara Adhoc di Hotel Fox, Kota Gorontalo, pada 20 Juli 2024. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari hingga 21 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Risan Pakaya menekankan pentingnya empat aspek utama dalam pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan keuangan, serta kontrol internal dan eksternal.
“Saya berharap pengelolaan NPHD Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat dilakukan dengan baik dan tertata rapi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Risan.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik di antara semua pengelola keuangan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan.
Suryanto dalam arahannya menekankan pentingnya digitalisasi dokumen keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tingkat provinsi hingga PPS.
“Digitalisasi dokumen keuangan akan mempermudah proses pemeriksaan keuangan di masa mendatang,” ujar Suryanto.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari BPKP Provinsi Gorontalo, Karona Jadiaman Sinaga, yang memberikan materi tentang penyusunan bukti pertanggungjawaban keuangan Satker dan Badan Penyelenggara Adhoc. Selain itu, Ersya Roy K. Usman dari KPPN Gorontalo memberikan pemaparan mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN.
Rapat kerja ini dihadiri oleh pejabat fungsional dan struktural di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pejabat eselon IV, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, serta verifikator di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
