Inovasi Religius: Pimpinan OPD Wajib Jadi Ketua Takmirul Masjid

Suaranet.com, Limboto – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, membuat gebrakan baru dengan menetapkan jabatan Ketua Takmirul Masjid sebagai syarat wajib bagi para calon pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang religius dan lebih dekat dengan masyarakat.

Menjelang mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Bupati Sofyan Puhi menyampaikan kebijakan tambahan yang unik dan sarat nilai keagamaan. Salah satu syarat penting yang kini wajib dipenuhi oleh calon pejabat eselon II adalah menjadi Ketua Takmirul Masjid di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

Hal ini diungkapkan Bupati saat menjawab pertanyaan awak media beberapa waktu lalu mengenai kriteria tambahan dalam seleksi pimpinan OPD.

“Setiap pejabat yang akan menduduki jabatan pimpinan OPD, wajib menjabat sebagai Ketua Takmirul Masjid di tempat domisilinya,” tegas Sofyan.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Bupati menjelaskan bahwa tujuan utama dari syarat tersebut adalah untuk mendorong lahirnya pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kedekatan spiritual dan sosial dengan masyarakat.

“Kami ingin pejabat yang tidak hanya kerja di kantor, tapi juga aktif membina masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Dengan begitu, hubungan antara pemerintah dan warga semakin kuat,” ujarnya.

Sofyan juga menekankan bahwa dengan keterlibatan langsung pejabat dalam kepengurusan masjid, maka program-program keagamaan di tingkat komunitas bisa berjalan lebih baik. Dari sisi manajemen, pejabat dianggap mampu memberi dukungan sumber daya, pengelolaan yang lebih terarah, serta membawa nilai-nilai moral dan etika ke dalam birokrasi.

“Ini bagian dari internalisasi nilai moral dalam kepemimpinan birokrasi. Harapannya, masjid bisa jadi pusat penguatan akhlak dan keteladanan, termasuk dari para pejabat kita,” tuturnya.

Kebijakan ini pun mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama kalangan tokoh agama yang melihat langkah tersebut sebagai terobosan dalam menciptakan sinergi antara birokrasi dan umat.