Dialog dengan Petani, Pansus Sawit Temukan Banyak Kejanggalan HGU

Suaranet.com, Gorontalo – Derita petani plasma kelapa sawit di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, akhirnya mulai mendapat perhatian serius.

Melalui dialog terbuka, Tim Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit DPRD Provinsi Gorontalo menemukan berbagai kejanggalan menyangkut sistem kemitraan dan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini dinilai merugikan petani.

Dipimpin Ketua Pansus Umar Karim bersama dua anggota lainnya, Sitti Nurayin Sompie dan Hamzah Idrus, tim menyambangi langsung para petani di Kantor Desa Bakti.

Dalam forum dialog tersebut, satu per satu petani mengungkapkan rasa kecewa terhadap sistem pembagian hasil yang diterapkan perusahaan sawit mitra.

Salah satu cerita paling memprihatinkan datang dari Erlin Ahmad, petani plasma yang menyerahkan lahannya seluas lebih dari satu hektar sejak tahun 2015.

Selama hampir satu dekade, Erlin hanya menerima uang bagi hasil sebesar Rp2.000.

“Bayangkan, hanya dua ribu rupiah. Ongkos saya ke perusahaan saja lebih mahal dari itu,” keluh Erlin, yang memilih tidak mengambil uang tersebut karena nilainya dianggap tidak manusiawi.

Tak hanya soal pembagian hasil yang tak seimbang, kejanggalan juga ditemukan pada status lahan milik petani. Umar Karim mengungkapkan bahwa sebagian besar petani yang ditemui tidak mengetahui lahan mereka telah berubah status menjadi tanah HGU perusahaan.

“Mereka mengira lahan hanya dipinjam atau dikontrakkan. Ternyata, secara legalitas, lahan itu sudah berubah status jadi HGU tanpa mereka sadari,” jelas Umar Karim.

Hal ini, menurut Umar, menjadi alarm bahwa ada potensi pelanggaran hukum dan etika dalam proses kemitraan tersebut.

Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas persoalan ini hingga ke akar, demi memastikan hak-hak petani tetap terlindungi secara hukum dan sosial.

“Pansus berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan dan martabat petani,” tegasnya.