‎Ketua Umum Forkot Kritik Kebijakan Pemprov: Bansos Jangan Dikelola Secara Kekanak-kanakan!

GORONTALO, SUARANET — Ketua Umum Forum Solidaritas Pemuda dan Pelajar (Forkot) Kota Gorontalo, Agung Datau, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak memasukkan Kota Gorontalo dalam program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) tahun 2026.

‎‎Menurutnya, keputusan tersebut sulit diterima akal sehat masyarakat. Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi juga memiliki warga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Alasan efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi, kata dia, tidak cukup dijadikan pembenaran tanpa penjelasan yang transparan dan berbasis data yang jelas.

‎‎”Sekalipun angka kemiskinan di Kota Gorontalo mengalami penurunan, bukan berarti pemerintah provinsi dapat mengambil langkah yang mengabaikan realitas sosial yang masih ada di masyarakat,” ujar Agung.

BACA JUGA: ‎Reuni sekaligus Bukber, Alumni SPENDU ’98 Bagi-Bagi Takjil ke Pengendara di Tilongkabila‎

‎‎”Penurunan angka statistik tidak serta-merta menghapus fakta bahwa masih banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan dan masih membutuhkan perhatian pemerintah,” lanjutnya.‎‎

Agung Datau menilai cara Dinas Sosial Provinsi menjelaskan kebijakan tersebut justru menimbulkan kesan bahwa keputusan itu diambil secara tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang matang.‎‎

“Ini kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Jangan sampai dikelola dengan cara yang terkesan kekanak-kanakan,” tegasnya.

‎‎Ia juga mengingatkan bahwa dinamika hubungan politik antara Adhan Dambea dan Gusnar Ismail tidak boleh sampai berdampak pada masyarakat.

‎‎Kalau ada perbedaan pandangan di antara pimpinan daerah, menurut Agung, jangan rakyat yang justru dijadikan korban.

BACA JUGA: ‎Bukan di Kursi VIP, Ketua Komisi II Pilih Nonton Festival Tombilotohe dari Tengah Kerumunan

‎‎”Kebijakan publik harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan di atas ego kekuasaan,” katanya.‎‎

Agung menegaskan bahwa masyarakat Kota Gorontalo bukan pengemis yang menunggu belas kasihan pemerintah. Tapi bantuan sosial adalah bagian dari tanggung jawab negara kepada warga yang membutuhkan.

‎‎Karena itu, ia meminta Gusnar Ismail untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi. Jika kebijakan yang dihasilkan justru menimbulkan polemik dan tidak berpihak kepada rakyat, maka pejabat yang bertanggung jawab harus siap dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya.

‎‎“Pejabat itu digaji oleh rakyat. Kalau tidak mampu bekerja secara rasional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, maka lebih baik mundur atau diganti. Jangan sampai kebijakan pemerintah terlihat seperti keputusan anak-anak yang tidak dewasa,” tutupnya.