‎Soal Efisiensi Anggaran yang Berdampak Pada PPPK, Walikota: Selama PAD Kuat, Kalian Aman

‎GORONTALO, SUARANET — Di tengah kekhawatiran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Walikota Adhan Dambea memastikan nasib PPPK di Kota Gorontalo tetap aman selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada dalam kondisi kuat.‎‎

Pernyataan itu disampaikan Adhan dalam wawancara pada Selasa (31/3/2026), merespons isu nasional terkait pengetatan belanja negara yang turut berdampak pada alokasi anggaran daerah, termasuk belanja pegawai.‎‎

“Insyaallah, kalau teman-teman PPPK rajin cari PAD, insyaallah tidak akan berimbas dan tidak akan terpengaruh. Insyaallah akan saya pertahankan,” kata Adhan.‎‎

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut muncul sebagai respons pemerintah pusat terhadap tekanan ekonomi global yang tidak stabil, dipicu konflik internasional dan perlambatan ekonomi. ‎Dampaknya, sejumlah daerah mulai mengantisipasi kemungkinan pengurangan belanja, termasuk pada sektor tenaga kerja non-PNS seperti PPPK.‎‎

Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan PPPK, khususnya terkait keberlanjutan kontrak kerja mereka di tengah keterbatasan fiskal daerah.

BACA JUGA: ‎Alasan HUT Kota Gorontalo “Mundur” dari 19 Maret: Hormati Momen Keagamaan

‎‎Namun, Adhan menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mengancam posisi PPPK di Gorontalo. Ia menilai, kekuatan fiskal daerah melalui PAD menjadi faktor penentu utama dalam menjaga stabilitas anggaran, termasuk untuk mempertahankan tenaga kerja.‎‎

Menurutnya, semakin kuat PAD yang dihimpun daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola belanja, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.

‎‎“Kalau PAD kuat, daerah punya ruang gerak lebih. Dan kalau ruang gerak ada, tenaga kerja, termasuk PPPK, tidak harus jadi korban pertama saat efisiensi datang,” ujarnya.‎‎

Adhan juga mengajak seluruh elemen daerah, khususnya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan, untuk berperan aktif sebagai pejuang PAD. Upaya ini dinilai krusial dalam menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi global.‎‎

Dengan demikian, keberlangsungan PPPK di Kota Gorontalo tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara mandiri.‎