Hadapi Dinamika Sosial, Dinsos Kota Gorontalo Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

SUARANET, GORONTALO — Persoalan sosial di tengah masyarakat Kota Gorontalo dinilai terus berubah dengan cepat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi menangani urusan sosial secara parsial, terutama ketika pelayanan publik berkaitan dengan bantuan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat.‎‎

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo pun mulai memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memetakan berbagai persoalan tersebut sekaligus mencari solusi yang lebih tepat sasaran.‎‎

Upaya itu dibahas dalam Forum Diskusi Publik Sosialisasi dan Konsultasi Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, yang digelar di Domestik Restaurant, Jumat (7/8/2026).‎‎

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, mengatakan forum tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antar-lembaga dalam menghadapi persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

‎‎“Situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat dinamis. Perubahannya sangat cepat dan signifikan,” ujar Eladona dalam wawancara seusai kegiatan.‎‎

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu terus mengevaluasi pola pelayanan yang selama ini berjalan. Pemetaan terhadap persoalan masyarakat dinilai penting agar pemerintah tidak sekadar menjalankan program, tetapi mampu memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga.‎‎

Eladona menjelaskan, urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial.‎‎

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan sosial. ‎‎

“Di antaranya unsur TNI dan Polri yang diwakili oleh Polresta Gorontalo Kota, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, BPJS, unsur Kementerian Sosial yang diwakili pendamping PKG, organisasi perangkat daerah terkait serta perwakilan unsur masyarakat,” jelas Eladona.‎‎

Keterlibatan banyak sektor tersebut, kata Eladona, diperlukan karena persoalan sosial kerap bersinggungan dengan berbagai aspek pelayanan dasar lainnya. ‎‎Terlebih, persoalan sosial yang dihadapi masyarakat tidak selalu berdiri sendiri.

“Sebab, persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga akses terhadap jaminan sosial dapat saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penanganan masalah sosial,” kata Eladona.

Dalam diskusi ini pihak-pihak yang hadir melakukan persamaan persepsi tentang bagaimana menghadapi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik yang kerap mendapati kendala dalam beberapa kegiatan sosial.‎‎

Eladona menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus yang ingin terus didorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.‎‎

Menurut dia, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara lebih komprehensif, terarah, dan tepat sasaran. Hal ini menjadi penting karena urusan sosial sangat dekat dengan berbagai bentuk bantuan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.‎‎

“Pemerintah dituntut bukan hanya mampu menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhannya,” kata Eladona.‎‎

Forum diskusi tersebut kemudian menjadi ruang evaluasi bersama. Berbagai pihak yang hadir memberikan masukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan publik di bidang sosial.‎‎Eladona mengatakan masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.‎‎

“Kami mendapatkan berbagai macam masukan dan saran untuk perbaikan, termasuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,” lanjutnya.‎‎

Bagi Eladona, forum semacam ini menjadi penting, sebab menurutnya, persoalan sosial bersifat dinamis. Perubahan kondisi masyarakat yang tidak menentu dapat melahirkan persoalan baru yang membutuhkan respons pemerintah secara cepat dan terukur.‎‎

Karena itu, hasil diskusi tidak berhenti pada pertukaran pandangan antar-lembaga. Pemetaan persoalan dan masukkan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo.‎‎

Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, pemerintah kota Gorontalo berupaya memastikan pelayanan sosial tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam menangani persoalan masyarakat.

‎‎Ujungnya, standar pelayanan publik yang dibahas dalam forum tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus bermuara pada satu tujuan, yakni pelayanan sosial yang lebih responsif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.