APBD Kabgor 2027, Jawab Kebutuhan Rakyat

SUARANET. GORONTALO — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, memimpin langsung rapat yang menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

Rapat yang digelar di Bukit Proja Ballroom tersebut melibatkan TAPD, kelompok pakar DPRD, serta staf ahli fraksi. Pembahasan ini menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan rancangan anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Dalam pembahasan APBD 2027, perhatian terhadap ketepatan sasaran anggaran menjadi penting. Program yang direncanakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sementara setiap alokasi belanja harus mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Badan Anggaran DPRD bersama TAPD memiliki peran strategis untuk memastikan perencanaan tersebut berjalan secara terarah dan terukur. Sinkronisasi antara kedua pihak juga diperlukan agar program prioritas pemerintah daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, dalam keterangannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penetapan prioritas pembangunan daerah.

“Meski demikian, kualitas APBD pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan, tetapi juga oleh kejelasan prioritas, ketepatan alokasi anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program yang telah direncanakan,” kata Zulfikar.

Karena itu, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Transparansi, ketelitian dalam pembahasan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tetap menjadi bagian penting agar setiap rupiah belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.