Rp40 Juta Hangus! 8 KPM di Gorontalo Gagal Terima Bantuan Modal Karena Terindikasi Judi Online

SUARANET, GORONTALO – Tidak semua warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan modal usaha di Kota Gorontalo bisa mencairkan bantuan.

Sebanyak delapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan gagal menerima bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026.

‎Dari 171 KPM yang diusulkan, hanya 163 keluarga yang lolos verifikasi. Delapan lainnya dicoret dari daftar penerima karena terindikasi terlibat judi online dan sebagian diketahui telah berpindah domisili.

‎Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengungkapkan hal tersebut saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPM dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 di BLY, Rabu (11/11/2026).

‎”Dari 171 Keluarga Penerima Manfaat, yang memenuhi persyaratan penyaluran itu sebanyak 163 KPM. Sementara 8 KPM lainnya tidak dapat disalurkan karena adanya indikasi keterlibatan aktivitas judi online dan adapula yang pindah alamat atau domisili,” ujar Indra.

‎Dengan dicoretnya delapan penerima tersebut, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp815 juta. Masing-masing KPM yang lolos menerima Rp5 juta untuk modal usaha produktif.

‎Indra menegaskan, bantuan pemerintah harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk membiayai aktivitas ilegal.

‎”Dengan demikian, dukungan pemerintah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru untuk aktivitas ilegal,” tegasnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa bantuan modal tidak otomatis menjamin keberhasilan usaha. Karena itu, penerima dibekali pelatihan pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, hingga strategi pemasaran.

‎”Program ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong Keluarga Penerima Manfaat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki,” kata Indra.

‎Program yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.