‎Putus Rantai Tengkulak! Polri Gaspol Kawal Modal KUR

SUARANET.COM (07/02/26) – Polri memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi KUR serta menjamin penyerapan panen jagung petani melalui Perum Bulog.

Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas lembaga di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

Langkah ini bertujuan untuk mengawal produksi jagung pakan ternak serta mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Rapat melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kegiatan ini juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.

Brigjen Langgeng mengatakan, rakor digelar untuk mengevaluasi capaian sektor jagung nasional yang pada 2025 berhasil menekan impor jagung pakan ternak.

Baca juga: PMI Kabgor Resmi Dilantik, Bupati Dorong Pembangunan Unit Transfusi Darah

“Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat strategi produksi nasional pada 2026,” tegas Brigjen Langgeng.

‎“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih optimal,” tambahnya.

Dalam penguatan sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (poktan) dalam mengakses permodalan.

Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri membuka akses pembiayaan KUR guna membantu petani memperluas lahan dan meningkatkan produksi jagung.

‎Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk wilayah Polda Jawa Barat seperti Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani jagung mulai mendapatkan dukungan kredit modal untuk mengembangkan usaha pertanian.

Baca juga: Resmi di Lantik, Ini Susunan Pengurus Baru PMI Kabupaten Gorontalo 2025–2030

Selain permodalan, Polri juga memperkuat perlindungan petani melalui stabilisasi harga jagung.

“Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Bulog sebagai penjamin penyerapan hasil panen petani agar tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah,” ungkap Brigjen Langgeng, melanjutkan.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah.

‎Adapun harga pembelian, kata Langgeng, ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung seharga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” kata Langgeng.

Baca juga: Gelar FKP-RKPD, Ajang Pemkot Serap Aspirasi Masyarakat

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur serta meningkatkan produktivitas pertanian jagung.

Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk mendukung ekosistem budidaya jagung nasional.

Polri berharap pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat mampu mendorong petani meningkatkan produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri menargetkan terciptanya ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang kuat, stabil, dan berpihak pada kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
‎