Antrean Pertalite Mengular, Komisi II Telusuri Penyebab

GORONTALO. Suaranet.com – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU di Gorontalo. Kondisi tersebut membuat warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar.

Situasi ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Dewan turun langsung menelusuri penyebab antrean sekaligus memastikan kondisi pasokan dan distribusi BBM di daerah.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, bersama wakil ketua, sekretaris, dan sejumlah anggota Komisi II mendatangi Terminal BBM Pertamina Gorontalo, Kamis, 3 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meminta penjelasan langsung mengenai kondisi stok, pola distribusi, serta kebutuhan BBM masyarakat Gorontalo. Pertemuan juga melibatkan pihak Hiswana Migas untuk menggali lebih jauh penyebab munculnya antrean di sejumlah SPBU.

Dari hasil koordinasi, Komisi II memperoleh penjelasan bahwa stok BBM di Gorontalo, khususnya Pertalite, masih dalam kondisi aman.

“Namun, kebutuhan BBM masyarakat terus mengalami peningkatan,” kata Mikson.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena alokasi BBM harus mampu menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Jika kebutuhan meningkat sementara alokasi tidak ikut disesuaikan, antrean berpotensi kembali terjadi.

Di sisi lain, antrean panjang di sejumlah SPBU diduga turut dipicu kekhawatiran masyarakat menyusul adanya pernyataan pemerintah mengenai rencana pembatasan BBM.

Menurut Mikson, kekhawatiran tersebut membuat sebagian masyarakat memilih mengisi BBM lebih banyak dari kebutuhan normal. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan dan antrean panjang di SPBU.

“Berdasarkan penjelasan pihak Pertamina, ketersediaan Pertalite masih dinyatakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak panik maupun melakukan pembelian secara berlebihan. Warga juga diimbau mengisi BBM sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan dan antrean tidak semakin panjang.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tidak ingin persoalan antrean hanya diselesaikan di tingkat SPBU. Dewan menilai perlu ada langkah lebih menyeluruh untuk memastikan kebijakan, alokasi, dan distribusi BBM benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, Komisi II berencana melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas di Jakarta.

Kunjungan tersebut akan dimanfaatkan untuk menggali informasi mengenai kebijakan BBM, besaran alokasi, hingga mekanisme distribusi BBM ke Gorontalo. Komisi II juga akan mendorong adanya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan BBM agar ketersediaan di daerah tetap terjaga.

Dewan berharap koordinasi dengan BPH Migas dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi distribusi BBM ke Gorontalo sekaligus menjadi dasar untuk mendorong penyesuaian alokasi sesuai kebutuhan masyarakat.