Nuryanto Soroti Ego Sektoral OPD dalam Penanganan Kasus ATM di Kota Gorontalo

SUARANET, GORONTALO — Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, memberikan kritikan keras kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan isu kesehatan prioritas. ‎‎

Mewakili Wali Kota, Nuryanto secara terbuka mengkritik adanya ego sektoral antar-lembaga yang dinilai menghambat efektivitas program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di kota Gorontalo.

‎‎Sentilan tersebut disampaikan saat dirinya membuka secara resmi forum Penguatan Kemitraan untuk Program Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Amaris Gorontalo, Jumat (18/9/26).‎‎

Nuryanto mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam menurunkan angka penyakit menular saat ini bukanlah kekurangan anggaran, melainkan birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri karena ego sektoral.‎‎

“Kemarin masalah ego sektoral ini sudah kami sampaikan langsung ke Kemenpan RB, dan mereka mengakui bahwa di tingkat pusat pun polanya masih sama,” tegas Nuryanto di hadapan para peserta forum.

‎”Tiap-tiap OPD terjebak pada pemenuhan standar output lembaganya saja, tanpa memikirkan benefit atau dampak riil di masyarakat,” lanjutnya.‎‎

Kritik ini menjadi sangat krusial mengingat Kota Gorontalo saat ini tengah memikul beban penyebaran paling tinggi, khususnya kasus baru HIV di tingkat provinsi serta target pelacakan ratusan penderita TBC aktif.

‎‎Nuryato menegaskan, Pemkot Gorontalo tidak akan lagi mentoleransi kegiatan yang hanya bersifat formalitas belaka. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dan menjadikan forum RSSH 2026 sebagai wadah perumusan langkah konkrit yang terukur.‎‎

“Jangan anggap kegiatan ini sebagai acara seremonial yang hanya menghabiskan uang saja. Kita butuh aksi nyata di lapangan,” pungkasnya.

‎‎Menurut Nuryanto, tanggung jawab sektor kesehatan tidak bisa dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas dari seluruh OPD dan lintas sektor.‎