SUARANET.COM, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Gorontalo mengadakan rapat finalisasi dalam rangka menyoroti Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023. Rapat yang dilaksanakan di Aula 4 DPRD Kota Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus Muksin Brekat.
Melalui rapat ini, DPRD Kota Gorontalo secara aktif mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Salah satu anggota Panitia Khusus, Herman Haluti, menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
“Penting untuk memastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dioptimalkan, terutama melalui sektor-sektor seperti Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, karena PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mengelola sumber daya lokal,” ujar Herman Haluti.
Ketua Panitia Khusus, Muksin Brekat, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan hasil dari studi komparasi yang dilakukan untuk mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah tahun sebelumnya.
“Rapat ini adalah langkah penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dan mendorong keterbukaan serta akuntabilitas. Hasil dari rapat ini akan menjadi bahan untuk rapat paripurna selanjutnya,” ungkap Muksin Brekat.
Panitia Khusus juga akan memberikan catatan-catatan strategis kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini merupakan wujud komitmen DPRD Kota Gorontalo dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.
“Kami akan menyampaikan catatan-catatan strategis kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah,” tambah Muksin Brekat.
Rapat finalisasi LKPJ ini diharapkan dapat memberikan arahan dan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap rapat finalisasi ini dapat memberikan arahan dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Muksin Brekat.
