KPU Provinsi Gorontalo Gelar Rakor Evaluasi Potensi Pelanggaran Pilkada 2024

Suaranet.com, Gorontalo – KPU Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Potensi Pelanggaran Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 pada Selasa (10/12/2024) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Plh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan etika yang mungkin terjadi pasca Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu.

“Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan memitigasi potensi aduan pelanggaran, baik dari sisi hukum maupun etik. Syukurnya, Gorontalo menjadi salah satu daerah yang bebas dari PSU, PSL, maupun PSS. Ini menunjukkan kinerja kita di tahapan Pilkada berjalan dengan baik,” ujar Hendrik.

Ia juga mengingatkan bahwa tahapan selanjutnya akan menghadapi potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Pemateri utama, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Muhammad Tio Aliansyah, memberikan materi tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dalam paparannya, Tio menyampaikan data rekapitulasi penanganan perkara yang ditangani DKPP dan mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi kerja keras penyelenggara pemilu di Gorontalo yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat ditetapkan sesuai prinsip-prinsip integritas,” ujar Tio.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat fungsional dan struktural di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu di semua tingkatan.