Pemkot Gorontalo Siap Dukung Kebijakan Penataan Tenaga Non-Asn

Suaranet.com, Kota Gorontalo – Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengikuti rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang membahas penataan tenaga non-ASN.

Rapat virtual yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia ini digelar pada Kamis (9/1/ 2025) di ruang rapat Wali Kota Gorontalo. Topik utama yang dibahas adalah strategi dan kebijakan penataan tenaga non-ASN, yang dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan layanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut dengan mempersiapkan anggaran yang memadai bagi tenaga non-ASN.

“Penataan tenaga non-ASN bukan hanya soal pengangkatan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi TPKD di Kota Gorontalo,” ujar Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid.

Di Kota Gorontalo sendiri, proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2024 diberikan kuota sebanyak 200 formasi, berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Namun, tidak semua formasi dapat terpenuhi.

Hal ini disebabkan oleh standar kriteria yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh peserta, terutama pada formasi teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Pemkot Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas sumber daya manusia agar formasi yang tersedia dapat dimaksimalkan di masa mendatang.

Rapat ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan langkah strategis dalam penataan tenaga non-ASN di seluruh daerah, termasuk Kota Gorontalo. Dengan kebijakan yang tepat, tenaga non-ASN dapat berkontribusi secara optimal dalam pelayanan publik.