SUARANET.COM, Kota Gorontalo – Para pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kota Gorontalo merasa dilema terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan KTP saat pembelian elpiji 3 kilogram. Aturan yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2024 ini berdampak pada kurang larisnya elpiji di pangkalan mereka.
Halid Alamri, salah satu pemilik pangkalan LPG di Kota Gorontalo, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat sebagai konsumen.
“Kami menghadapi dilema besar. Aturan ini mempersulit masyarakat dan kami sering mendapat komplain,” ujarnya.
Menurut Halid, kebijakan ini membuat masyarakat cenderung mencari pangkalan yang masih melonggarkan aturan tersebut. Akibatnya, stok elpiji 3 kilogram di pangkalan yang mengikuti aturan pemerintah menjadi kurang laku.
Kebijakan pemerintah mengenai pembelian LPG 3 kilogram dengan KTP bertujuan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.
Namun, implementasinya di lapangan menimbulkan berbagai reaksi dari para pelaku usaha pangkalan elpiji.
Mereka berharap ada solusi yang lebih baik agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemilik pangkalan maupun konsumen.
