Kebersihan Objek Wisata di Kota Gorontalo Dikritik, Benteng Otanaha Jadi Sorotan

Suaranet.com, Gorontalo – Komisi II DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat kerja terkait Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat ini dilaksanakan di Aula 1 DPRD Kota Gorontalo, pada Senin (2/6/2025).

Dalam rapat tersebut, masalah kebersihan di sejumlah tempat wisata di Kota Gorontalo kembali menjadi sorotan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Benteng Otanaha, destinasi bersejarah yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar daerah.

Wakil Ketua Komisi II, Alan Lahay mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi lingkungan di sekitar benteng. Ia menyoroti banyaknya kotoran kambing yang berserakan di area wisata tersebut.

“Banyak orang ingin pergi ke Benteng Otanaha, tapi karena banyaknya—mohon maaf—kotoran kambing, mereka jadi enggan berkunjung. Ini murni masalah kebersihan,” ungkapnya.

Meski fasilitas di Benteng Otanaha dinilai cukup memadai mengingat nilai sejarahnya, kebersihan tetap menjadi kendala utama.

Ia juga menyoroti aktivitas warga yang berjualan di sepanjang jalan menuju lokasi, yang dianggap mengganggu akses dan kenyamanan pengunjung.

“Saya minta Dinas Pariwisata Kota Gorontalo memperhatikan kebersihan di tempat-tempat wisata. Bukan hanya Benteng Otanaha, tapi juga Kolam Renang Lahilote,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa sejumlah warga mengeluhkan air kolam renang yang mengandung kaporit berlebihan.

“Setelah berenang, mereka bilang rambut jadi mengeras karena kaporitnya terlalu tinggi,” tambahnya.

Mengenai rencana penaikan tarif masuk Benteng Otanaha, yang saat ini berada di angka Rp10.000, ia menyatakan bahwa harga tidak menjadi masalah selama kebersihan tetap terjaga.

“Kalau tempatnya bersih, orang pasti tetap datang. Tapi kalau kotor, walaupun tarif diturunkan, orang-orang tetap tidak akan ke sana,” jelasnya.

Tak hanya soal kebersihan, ia juga memberikan tanggapan positif terhadap langkah tegas Wali Kota Gorontalo yang meninjau gerai-gerai UMKM.

“Pak Wali tegas, dan itu bagus. Beliau bahkan akan menutup gerai yang tidak menjual produk-produk lokal Gorontalo. Saya sangat mengapresiasi itu,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menunjukkan ketegasan pemerintah, tetapi juga memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

“Dulu ada aturan bahwa pembayaran kepada UMKM dilakukan setelah enam bulan. Itu terlalu lama. Dengan kebijakan Pak Wali yang baru, saya harap perputaran usaha UMKM bisa lebih cepat,” pungkasnya.