Paripurna RPJMD, DPRD Kota Gorontalo Soroti Investasi, Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Aset

Suaranet.com, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menyoroti sejumlah poin strategis dalam Rapat Paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (11/08/2025).

Fokus utama yang dibahas meliputi penguatan kelembagaan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan perbaikan tata kelola aset milik pemerintah.

Ketua Panitia Khusus RPJMD, Ariston Tilameo dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi dan investasi menjadi prioritas demi menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru dan memudahkan arus investasi di Kota Gorontalo. Semua kebijakan, tegasnya, harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

“Investasi harus diarahkan ke sektor-sektor potensial yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.

DPRD juga meminta Pemerintah Kota untuk memperkuat koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

RSUD dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah apabila mampu mengoptimalkan tata kelola sumber daya manusia, administrasi, dan keuangan secara efektif dan akuntabel. Pemanfaatan aset daerah di rumah sakit pun diharapkan dapat dimaksimalkan.

Selain itu, DPRD menyoroti perjanjian sewa lahan aset daerah yang dikelola oleh Bank Surut. Nilai sewa dinilai terlalu kecil, hanya Rp200 juta untuk jangka waktu 30 tahun, mulai 2007 hingga 2037.

“Kami minta pemerintah meninjau kembali perjanjian ini, karena nilainya tidak sebanding dengan potensi aset tersebut,” tegas Ariston.

Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan di lapangan harus segera diatasi agar program berjalan optimal.

Dari sisi transparansi, DPRD mendorong agar seluruh proses pelaksanaan program pemerintah dapat diakses publik.

Masyarakat juga diharapkan aktif terlibat dalam proses pembangunan, baik dalam pengawasan maupun penyusunan program.

“Partisipasi publik menjadi kunci agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tutupnya.