RAPBD 2026 Tertekan, DPRD Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran

Suaranet.com, Gorontalo – Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tahun 2026 diwarnai isu pemotongan dana transfer pusat (TKD) sebesar Rp103 hingga Rp127 miliar, Rabu (8/10/2025).

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa menjelaskan bahwa pemotongan tersebut menjadi perhatian utama dalam pembahasan RAPBD 2026.

“Kita telah membuka rapat tentang RAPBD tahun 2026, dan selama ini TKD kita itu dipotong kurang lebih Rp103 miliar. Ini menjadi pembahasan yang menarik karena transferan pusat ke kita ada pengurangan cukup besar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran tersebut berdampak langsung pada rencana belanja pemerintah daerah.

“Sudah bisa dipastikan bahwa harus ada belanja-belanja yang didelay. Dalam sistem penyusunan RAPBD itu harus berimbang antara pendapatan dan belanja,” jelasnya.

Rapat pembahasan sempat diskorsing untuk memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penyesuaian anggaran.

“Tadi sampai kita skorsing karena masih membahas strategi pemerintah untuk pemotongan itu. Insya Allah nanti kelanjutannya kita lihat agar kegiatan prioritas RPJMD wali kota tetap bisa tercapai,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan pentingnya menjaga agar belanja wajib dan mengikat, seperti gaji pegawai dan pembayaran listrik, tetap teranggarkan dengan baik.

“Belanja yang wajib itu tidak boleh tidak dianggarkan. Ini yang sedang kita rumuskan bersama,” tambahnya.

Ketika ditanya soal belanja apa saja yang berpotensi dikurangi, ia menyebut pembahasan tersebut belum sampai pada tahap rinci.

“Kita belum bahas secara rinci, nanti hari Jumat insya Allah baru kita lanjutkan pembahasannya,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah dan DPRD harus mengefektifkan penggunaan anggaran agar tidak terjadi defisit.

“Tidak mungkin pendapatan kita kecil tapi belanja besar, yang ada malah jadi piutang. Pemerintah tidak boleh meninggalkan piutang di tahun berjalan,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya pemotongan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ia menegaskan hal itu belum menjadi keputusan.

“Insya Allah belum ada itu. Hari ini kita masih dalam kerangka perumusan, belum masuk ke substansi belanja apa saja. Nanti akan kita lanjutkan pada hari Jumat,” tutupnya.