Banggar DPRD Kota Gorontalo Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Suaranet.com, Gorontalo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo kembali melanjutkan pembahasan lanjutan terkait efisiensi anggaran tahun 2026. Meski sejumlah pos mengalami pemotongan cukup besar, Banggar menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu, Senin (17/11/2025).

Ketua Badan Anggaran, Irwan Hunawa, menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah memang menuntut penyesuaian. Namun ia memastikan seluruh kebutuhan prioritas tetap diupayakan untuk terpenuhi secara efisien.

“Kita memang menghadapi efisiensi besar dan tidak sedikit anggaran yang terpotong. Tetapi ini bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Irwan.

“Dari pembahasan, ada kurang lebih Rp90 miliar kebutuhan yang harus kita siapkan. Tugas kami adalah membedah dan merumuskan kembali agar semua bisa efisien dan tetap mencukupi” tambahnya.

Irwan menegaskan bahwa anggaran prioritas, khususnya yang menyangkut pelayanan dasar, tetap menjadi perhatian utama. Namun pemotongan transfer keuangan daerah membuat proses perumusan anggaran harus jauh lebih cermat.

“Dengan adanya pemotongan transfer ke daerah, kita memang harus memutar otak bersama. Tapi insyaallah, pemotongan ini tidak akan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat, yang sedang kita lakukan adalah menetapkan apa yang paling prioritas untuk tahun 2026” lanjutnya.

Salah satu sektor yang memastikan tidak mengalami pengurangan layanan adalah Universal Health Coverage (UHC). Irwan menegaskan bahwa pemda tetap mempertahankan alokasi UHC meski anggarannya mengalami penyesuaian.

“UHC kemarin kita anggarkan Rp21 miliar dan tahun ini hanya bisa dianggarkan Rp18 miliar. Tapi insyaallah, pelayanannya tidak akan berkurang. Ada angin segar dari pusat. Kita berharap pemerintah pusat melihat kondisi daerah dan bisa mengembalikan sebagian transfer, sehingga pelayanan kesehatan bisa tetap maksimal”, jelasnya.

Dalam pembahasan Banggar, tunjangan kinerja (TPP) bagi ASN juga menjadi salah satu yang ikut terdampak efisiensi. Irwan mengakui TPP sudah mulai berkurang sejak tahun ini dan kemungkinan berubah lagi pada tahun depan.

“TPP memang berkurang. Bukan hanya tahun depan, tapi tahun ini pun sudah ada penyesuaian,” tapi kami pastikan pengurangan TKD ini tidak akan menurunkan kinerja ASN. Ini masih rumusan awal, dan kita berharap ada kebijakan pusat yang bisa menyesuaikan kembali” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi Rp400 triliun untuk daerah. Jika Kota Gorontalo mendapat porsi yang cukup, maka beberapa pos anggaran masih bisa disesuaikan kembali, termasuk TPP dan kebutuhan prioritas lainnya.

“Kalau kebijakan pusat sudah turun, insyaallah ada ruang pergeseran anggaran untuk menyesuaikan belanja-belanja prioritas, termasuk kebutuhan Rp90 miliar yang sedang dibahas,” tegasnya.

Irwan pun memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“TPP itu adalah tunjangan kinerja. Tapi yang paling penting, pelayanan publik harus tetap lebih tinggi dari segala pertimbangan lainnya,” tutup Irwan.