‎Waspada! Tersebar Narasi yang Diduga Membenturkan Irwan Hunawa dan Idah Syahidah ‎‎

GORONTALO, SUARANET — Pernyataan Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, terkait pemerataan bantuan sosial program BLP3G Pemerintah Provinsi Gorontalo memunculkan polemik di ruang publik setelah sebagian pihak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sindiran kepada Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.‎‎

Padahal, dalam pernyataan yang  disampaikan Irwan Hunawa soal BLP3G semata-mata berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kota Gorontalo yang tidak dilibatkan dalam program bantuan sosial dari pemerintah provinsi, disusul harapan agar distribusi kedepan dapat menjangkau masyarakat kota Gorontalo.‎

“Warga yang ada di Kota Gorontalo juga masih ada yang membutuhkan bantuan sosial dari provinsi,” kata Irwan saat dimintai tanggapan mengenai tidak masuknya Kota Gorontalo dalam daftar penerima program bantuan BLP3G.‎‎

Bahkan Irwan juga memberikan solusi. Ia menyarankan agar jika program itu belum masuk di anggaran induk, maka bisa diperjuangkan pada perubahan anggaran.‎‎

BACA JUGA: Permintaan Naik, UMKM Bonbol Produksi Ribuan Toples Kue

“Insya Allah di tahun 2026 ini kan penganggaran masih ada pergeseran. Ketika tidak dianggarkan di induk, maka diupayakan dianggarkan dalam anggaran perubahan,” ujar Irwan.‎‎

Mungkin bagi sebagian orang ini adalah bagian kritik, akan tetapi bagi sebagian yang lain, pernyataan Irwan bukanlah sebuah kritik brutal. Malah ini justru masukan konstruktif.‎‎

Namun di ruang publik, salah satu pemberitaan media mengaitkan pernyataan tersebut ditujukan kepada Idah Syahidah R. Habibie, sehingga memunculkan persepsi seolah-olah terjadi ketegangan politik antara pimpinan legislatif Kota Gorontalo dan wakil gubernur.‎‎

Selain isu bantuan sosial, narasi lain yang turut disentil adalah keputusan DPRD Kota Gorontalo yang memberikan penobatan kepada Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, sebagai “Bapak UMKM”.‎‎

BACA JUGA: Polres Gorontalo Kerahkan 402 Personel untuk Operasi Ketupat

Dalam narasi yang berisi “Opini” tersebut, penulis mencoba mengaitkan keputusan DPRD yang menobatkan Walikota sebagai Bapak UMKM disandingkan dengan peran Idah Syahidah yang selama ini juga aktif dalam program pemberdayaan UMKM.‎‎

“Kenapa bukan Idah Syahidah?” kira-kira begitu maksud narasi pemberitaan itu.‎‎

Mungkin yang dia lupa adalah bahwa: di lingkungan DPRD, keputusan penobatan itu adalah keputusan kelembagaan yang diambil melalui kesepakatan politik lintas fraksi, bukan keputusan individual pimpinan dewan.‎‎

Jadi jelas: penobatan “Bapak UMKM” kepada Walikota, Adhan Dambea adalah keputusan kelembagaan, bukan preferensi pribadi seorang ketua dewan.‎‎

Mengaitkan semuanya langsung ke Irwan Hunawa sebagai individu jelas menyederhanakan proses politik yang sebenarnya jauh lebih kompleks.