Nasib Tenaga Penunjang Non-PPPK Menggantung, Herman Bakal Tagih Jawaban Pemda di Evaluasi LKPJ

‎GORONTALO, SUARANET — Ditunjuk sebagai sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Herman Haluti langsung memberikan sorotan tajam terhadap nasib sekitar 100 tenaga penunjang non-PPPK, serta persoalan distribusi bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaporkan Masyarakat.

‎Hal itu sebagaimana diungkapkan Herman Haluti kepada awak media usai rapat paripurna internal pembentukan pansus LKPJ yang digelar di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo, Rabu (25/03/2026).
‎
‎Herman mengatakan, persoalan kejelasan nasib tenaga penunjang di lingkungan pemerintah daerah, yang berstatus Non-PPPK, akan menjadi salah satu perhatian pansus dalam rapat-rapat evaluasi kedepan.

“Ada kurang lebih 100 tenaga penunjang di pemerintahan yang sampai hari ini belum tahu nasibnya seperti apa. Ini akan menjadi salah satu yang akan kita pertanyakan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Herman Haluti Pimpin Pansus LKPJ 2025, Rapat Perdana Dijadwalkan Besok

Menurut dia, ketidakpastian status tenaga honorer tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan administratif jika tidak segera ditangani secara sistematis oleh pemerintah daerah.
‎
‎Selain itu, pansus juga akan menelusuri laporan masyarakat terkait bantuan langsung tunai (BLT) yang disebut tidak lagi diterima oleh sebagian warga, meskipun sebelumnya tercatat sebagai penerima.

“Beberapa aduan dari masyarakat terkait penerima bantuan dari pusat, BLT, yang melaporkan ke DPR sudah tidak menerima lagi. Ini tentu membutuhkan penjelasan dari pemerintah,” kata Herman.

Ia menegaskan, pansus akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan memastikan apakah terjadi kesalahan data, penyaluran, atau kebijakan teknis lainnya.