‎Tekan Laju HIV/AIDS, Pansus DPRD Gorontalo Dorong Pembubaran Komunitas Berisiko LSL‎‎

GORONTALO, SUARANET — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Gorontalo merekomendasikan langkah tegas untuk menekan penyebaran HIV/AIDS, termasuk mendorong pembubaran komunitas berisiko.

Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat evaluasi LKPJ kepala daerah tahun 2025 di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (6/4/2026).‎‎

Anggota Pansus, Darmawan Duming, mengungkapkan bahwa rapat perdana tersebut pihaknya membahas tindak lanjut rekomendasi LKPJ 2024 yang dievaluasi pada 2025, dengan salah satu isu yang soroti adalah perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo.‎‎

“Hari ini kami dari pansus LKPJ menggelar rapat perdana terkait hasil rekomendasi sebelumnya. Salah satu yang kami tekankan adalah bagaimana Dinas Kesehatan dapat menekan angka perkembangan HIV/AIDS,” ujar Darmawan.‎‎

BACA JUGA: ‎615 Kasus HIV di Kota Gorontalo, Diduga Jumlahnya Lebih Besar Dari yang Terdata

Menurut dia, sejumlah langkah seperti penyuluhan dan pengobatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dinilai belum cukup efektif dalam menekan angka kasus secara signifikan.‎‎

Oleh karena itu, Pansus, lanjut dia, mendorong langkah yang lebih komprehensif dan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran. ‎‎

“Salah satu usulan kami adalah pelarangan atau bahkan pembubaran komunitas yang dianggap berisiko tinggi, khususnya kelompok lelaki seks lelaki (LSL),” ujar Darmawan.‎‎

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan peningkatan edukasi tegas kepada individu berisiko agar menimbulkan efek jera terhadap perilaku seksual yang memicu penularan HIV/AIDS. ‎‎

BACA JUGA: ‎‎Fiskal Aman, DPRD Setujui Pemda Utang ke BTN Untuk Pembangunan Kantor Walikota Baru‎‎

Upaya lain yang ditekankan adalah peran keluarga, khususnya orang tua bagi mereka yang masih memiliki orang tua, dalam mengawasi dan membimbing anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan berisiko.‎‎

“Kesadaran keluarga juga penting, supaya anak-anak tidak salah pergaulan. Harapannya, dengan rekomendasi ini angka penyebaran HIV/AIDS di Kota Gorontalo bahkan Provinsi Gorontalo bisa ditekan secara signifikan,” kata Darmawan.

‎‎Pansus DPRD menegaskan, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan HIV/AIDS ke depan.‎