‎Pemda Kucurkan Dana Rp300 Juta untuk Pelatihan Kerja: DPRD Tuntut Dampak Nyata

GORONTALO, SUARANET — DPRD Kota Gorontalo menyambut positif langkah Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengucurkan anggaran hingga Rp300 juta untuk peningkatan SDM melalui pelatihan kerja. Namun demikian, legislatif mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada pelatihan semata tanpa dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kabar alokasi anggaran tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang digelar di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (13/04/2026).

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan fokus pada pelatihan keahlian praktis seperti pembuatan kue, barista, hingga tata rias (make up), guna meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia usaha maupun industri.

BACA JUGA: ‎DPRD Sorot Nasib PPPK Paruh Waktu yang Belum Menerima SK Pegawai, Begini Jawaban BKD!

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, menyatakan apresiasi atas langkah Pemda tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program agar tidak sekadar menghasilkan lulusan pelatihan tanpa arah yang jelas.

“Setelah mendapatkan pelatihan, mereka harus dipikirkan untuk diberikan fasilitas agar bisa memanfaatkan keahlian tersebut, baik melalui pekerjaan yang sesuai maupun dukungan modal usaha,” ujar Herman.

Ia menilai, tanpa intervensi lanjutan berupa akses kerja atau bantuan permodalan, program pelatihan berpotensi tidak efektif dalam menekan angka pengangguran di Kota Gorontalo.

BACA JUGA: ‎DPRD Soroti Ketidaksesuaian Kompetensi dalam Mutasi ASN, BKD Klaim Sudah Sesuai Prosedur

“Kalau hanya sebatas diberikan pelatihan kemudian dibiarkan, ini tidak akan memberikan dampak positif bagi peserta LPK dan tidak berdampak pada pengangguran yang ada di Kota Gorontalo,” katanya.

DPRD pun mendorong Pemda untuk merancang skema lanjutan, seperti kemitraan dengan pelaku usaha atau program bantuan modal berbasis keterampilan, guna memastikan hasil pelatihan benar-benar terserap dalam aktivitas ekonomi produktif.

Langkah ini dinilai krusial agar anggaran yang digelontorkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.