‎Kawal PENAS XVII 2026, GASS Dorong Penguatan Jamsos bagi Petani dan Nelayan

GORONTALO, SUARANET — Momentum Pekan Nasional (PENAS) XVII 2026 didorong menjadi titik balik nyata bagi kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia, bukan sekadar seremoni tahunan.
‎
‎Dorongan itu disampaikan Gorontalo Aliansi Social Security (GASS) yang menilai ajang nasional tersebut harus melahirkan keputusan konkret terkait perlindungan sosial bagi pekerja sektor agraria dan kelautan.
‎
‎Koordinator GASS, M. Jodipanto Biludi, Minggu (3/5/2026), mengatakan selama ini jutaan petani dan nelayan masih bekerja tanpa perlindungan memadai, meski menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Di balik melimpahnya hasil bumi dan laut, ada pekerja yang menghadapi risiko tinggi tanpa payung jaminan sosial. PENAS XVII harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar janji,” ujar Jodipanto.

Menurut dia, risiko kerja di sektor pertanian dan perikanan, mulai dari kecelakaan kerja hingga fluktuasi harga pasar, kerap menjerumuskan petanii dan nelayan ke dalam kerentanan ekonomi.

BACA JUGA: Hardiknas: Iyam Nusuri Tegaskan Guru Penentu Masa Depan

GASS mendorong agar forum strategis dalam PENAS XVII yang melibatkan berbagai organisasi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), menghasilkan kesepakatan nasional terkait perluasan jaminan sosial.

“Kita butuh komitmen lintas organisasi untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan secara nasional,” kata Jodipanto.

‎Ia menegaskan, jaminan sosial merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara, bukan sekadar program tambahan. Dengan sistem perlindungan yang inklusif, keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan dinilai dapat terjaga.
‎
‎PENAS XVII 2026 di Gorontalo dijadwalkan menjadi forum pertemuan besar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, sekaligus wadah pertukaran inovasi dan penguatan jejaring.
‎
‎Namun, GASS mengingatkan, keberhasilan ajang ini akan diukur dari dampaknya terhadap kebijakan nyata yang berpihak pada pelaku utama sektor pangan dan kelautan.

“Kalau tidak ada terobosan kebijakan, maka momentum sebesar ini akan terlewat begitu saja,” ujar Jodipanto.