Belanja Daerah Kota Gorontalo Naik Rp63,53 Miliar, Kantor Wali Kota dan MPP Jadi Prioritas

SUARANET, GORONTALO — Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menyiapkan sejumlah agenda belanja prioritas dalam perubahan APBD 2026. Salah satu yang masuk perhatian adalah penguatan sarana pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk pembangunan Kantor Wali Kota baru serta penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP).‎‎

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dalam rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo terkait penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).

‎‎Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah Kota Gorontalo mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp1,004 triliun, belanja daerah dirancang menjadi sekitar Rp1,068 triliun.‎‎

Artinya, terdapat tambahan belanja sekitar Rp63,53 miliar.

‎‎Sementara itu, target pendapatan daerah tidak mengalami perubahan. Pemkot Gorontalo tetap mematok pendapatan sebesar Rp1,035 triliun.‎‎

Adhan mengatakan, tambahan ruang belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan internal pemerintah daerah, tetapi juga harus berdampak terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

‎‎“Termasuk pembangunan Kantor Wali Kota, penyediaan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan publik yang terpadu,” tegas Adhan.

‎‎Ia menjelaskan, penguatan sarana dan prasarana pemerintahan menjadi bagian dari kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta kebutuhan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).‎‎

Selain pembangunan Kantor Wali Kota dan MPP, belanja perubahan APBD juga diarahkan ke sejumlah sektor strategis yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional.‎‎

Dengan skema tersebut, perubahan APBD 2026 tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas belanja, tetapi juga menempatkan penguatan pelayanan publik sebagai salah satu sasaran utama penggunaan anggaran.‎