Antrean BBM, Dugaan Pelangsiran Menuai Sorotan

SUARANET. GORONTALO – Praktik dugaan pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menuai sorotan di Kota Gorontalo. BBM yang dikeluhkan masyarakat disebut tidak lepas dari dugaan adanya pengisian berulang oleh kendaraan tertentu di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Alwi Podungge. Ia menilai persoalan antrean yang terus terjadi perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Menurut Alwi, berdasarkan pantauannya di lapangan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU terlihat mengular hampir setiap hari. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan dugaan adanya kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang.

“Ada dugaan kendaraan tertentu melakukan pengisian berulang atau pelangsiran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan solar justru kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Alwi.

Keluhan masyarakat pun disebut semakin meningkat. Salah seorang warga, menurut Alwi, mengaku telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Namun ketika tiba gilirannya, stok solar di SPBU disebut telah habis.

Kondisi serupa juga dirasakan sopir truk yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan solar subsidi. Waktu kerja mereka terpaksa tersita karena harus berhadapan dengan antrean panjang, sementara stok BBM belum tentu tersedia ketika tiba giliran.

Di tengah keluhan tersebut, muncul informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengisian berulang oleh kendaraan tertentu. Bahkan, terdapat dugaan kendaraan telah dimodifikasi pada bagian tangki agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih besar.

BBM yang diperoleh melalui pengisian berulang itu juga diduga tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan kendaraan. Masyarakat mencurigai adanya penampungan untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada pihak tertentu, termasuk industri atau pengecer tidak resmi.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Pemeriksaan di lapangan menjadi penting untuk memastikan apakah benar terjadi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, siapa yang terlibat, serta bagaimana mekanisme pengisian dan penyalurannya.

Alwi mendesak Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Kota Gorontalo, serta aparat penegak hukum untuk tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Ia meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan secara berkala di SPBU yang diduga mengalami persoalan distribusi BBM.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap masyarakat atau konsumen. Jika ditemukan pelanggaran, pemeriksaan juga perlu menyentuh mekanisme pelayanan di SPBU dan kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik pengisian berulang.

Persoalan ini menjadi penting karena BBM bersubsidi merupakan barang yang distribusinya mendapat pengaturan pemerintah dan ditujukan kepada kelompok pengguna yang memenuhi ketentuan.

Masyarakat pun membutuhkan transparansi mengenai volume pasokan, mekanisme distribusi, serta pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang.

Alwi meminta seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret. Jika pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan konsumen maupun oknum di lingkungan SPBU, ia meminta sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ditemukan adanya penyalahgunaan oleh oknum SPBU maupun pelangsir, kami minta aparat penegak hukum dan Pertamina memberikan sanksi tegas. Jangan biarkan masyarakat kecil terus dirugikan,” tegasnya.

Antrean panjang kini bukan sekadar persoalan waktu tunggu di SPBU. Jika dugaan pelangsiran terbukti, persoalannya menyentuh aspek ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan pengawasan terhadap rantai penyalurannya.

Karena itu, masyarakat menunggu langkah pasti dari instansi terkait untuk membuka fakta di lapangan: apakah antrean ini benar-benar disebabkan keterbatasan pasokan, tingginya permintaan, atau justru adanya penyalahgunaan distribusi.

“Jawaban atas persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan terbuka, data distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” pungkasnya.