Suaranet.com, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo telah melaksanakan rapat paripurna pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, Senin (06/10/2025).
Agenda tersebut menjadi langkah awal pembahasan arah kebijakan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa menjelaskan, rapat pengantar APBD telah dilanjutkan dengan paripurna kedua berupa pemandangan umum fraksi-fraksi.
“Pemandangan fraksi ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk disesuaikan dalam proses penganggaran nanti,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu isu utama yang dibahas adalah potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp127 miliar. Menurutnya, angka ini bukan jumlah kecil dan akan berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
“TKD kemungkinan besar akan dipotong Rp127 miliar. Ini bukan angka yang sedikit bagi kota seperti kita. Karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan belanja yang ada agar kegiatan tetap bisa berjalan secara optimal,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, DPRD meminta pemerintah kota untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
“Belanja-belanja yang tidak produktif harus diminimalisir. Kita harus mengefektifkan setiap rupiah agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi potensi defisit akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Strategi kita adalah menggenjot pendapatan daerah. Pajak-pajak yang selama ini belum optimal harus dimaksimalkan. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana transferan,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DPRD tetap optimistis pemerintah daerah mampu menjaga pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau hanya bergantung pada dana transfer, kita akan kesulitan. Karena itu, kemandirian fiskal harus menjadi fokus ke depan,” tutupnya.