DPRD Minta Proyek Infrastruktur Dikejar, Ariston Tilameo: “Kami Wanti-Wanti Semua Harus Selesai 15 Desember”

Suaranet.com, Gorontalo – Komisi III DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat evaluasi penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa, Tahun Anggaran 2025, Selasa (18/11/2025).

Komis III menyoroti progres penyerapan anggaran infrastruktur menjelang akhir tahun. Hasil rapat menjelaskan bahwa realisasi fisik proyek tercatat telah melampaui 70 persen, namun realisasi anggaran masih berada di angka 36 persen. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar seluruh pekerjaan selesai tepat waktu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran, khususnya di sektor infrastruktur.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah proyek mengalami keterlambatan bukan karena kelalaian pelaksana, tetapi akibat kendala teknis di lapangan.

“Kita mengevaluasi penyerapan anggaran untuk infrastruktur. Memang progres fisik sudah 70 persen lebih, tapi ada pekerjaan yang terlambat karena persoalan teknis. Makanya di akhir tahun ini harus dikejar supaya bisa selesai sepenuhnya,” jelas Ariston.

Ia mengungkapkan bahwa perbedaan signifikan antara progres fisik dan realisasi anggaran terjadi karena beberapa pekerjaan mengalami gangguan dalam proses pengadaan melalui e-purchasing.

Salah satu kendalanya adalah perubahan sistem dari versi 5 ke versi 6 yang berdampak pada keterlambatan proses.

“Yang menjadi kendala teknis itu misalnya pekerjaan yang harus melalui e-purchasing. Ada perubahan dari versi 5 ke versi 6, sehingga beberapa item tidak bisa diproses. E-katalog menolak, sementara kalau mau tender manual waktunya sudah tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Ariston juga menyoroti beberapa OPD yang anggarannya tidak terserap, termasuk proyek penahan tebing di Kelurahan Tenda. Ia menegaskan bahwa ketidakterserapan anggaran bukan disebabkan kelalaian, melainkan faktor teknis yang tak dapat dihindari.

“Empat hari ini kami turun ke beberapa OPD. Memang ada anggaran yang tidak terserap karena teknis. Seperti penahan tebing di Tenda, item kegiatannya belum ada dalam e-purchasing. Jadi tidak bisa diproses dan akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena berisiko,” tambahnya.

Terkait batas waktu penyelesaian proyek, DPRD telah memberikan target jelas kepada seluruh OPD. Ariston memastikan bahwa semua kegiatan harus rampung sebelum tanggal 15 Desember 2025.

“Kami sudah wanti-wanti. Ini sudah akhir tahun, jadi semua pekerjaan harus selesai paling lambat 15 Desember. Tidak boleh ada masalah lagi,” tegasnya.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, DPRD akan melakukan pemantauan intensif melalui berbagai cara, baik melalui kunjungan lapangan maupun rapat dengar pendapat (RDP).

“Kita monitoring. Bisa melalui kunjungan lapangan, bisa juga lewat RDP. Intinya, kami pastikan semua progres diawasi sampai tuntas,” ujar Ariston.

Dengan waktu yang semakin sempit, DPRD berharap seluruh OPD dapat bekerja maksimal dan menyelesaikan setiap pekerjaan tanpa meninggalkan persoalan administratif maupun teknis yang bisa berdampak pada pertanggungjawaban anggaran.