Distribusi Bansos Tidak Merata, Ketua DPRD Kota: Seharusnya Adil dan Merata‎‎

GORONTALO, SUARANET — Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo meninjau kembali kebijakan penyaluran bantuan sosial BLP3G yang tidak memasukkan Kota Gorontalo sebagai daerah penerima. Ia menilai bantuan sosial seharusnya didistribusikan secara merata di seluruh wilayah, termasuk di kota Gorontalo.

‎‎Dorongan itu disampaikan Irwan saat ditemui awak media usai kegiatan tadarusan Al-Qur’an di kediamannya, Selasa malam (10/3/2026).

‎‎Irwan berharap masyarakat Kota Gorontalo tetap mendapat perhatian dalam program bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

‎‎“Warga yang ada di Kota Gorontalo juga masih ada yang membutuhkan bantuan sosial dari provinsi,” tegas Irwan.‎‎

BACA JUGA: Khatam Al-Qur’an di Kediaman Ketua DPRD Kota Gorontalo, Puluhan Jamaah Tuntaskan Tadarus 30 Juz

Adapun perbedaan pandangan atau konflik politik antar pimpinan pemerintahan, kata dia, tidak seharusnya mempengaruhi kebijakan kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat.‎‎

Irwan juga meminta rekan-rekannya di DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya dapil Kota Gorontalo untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bantuan sosial seperti BLP3G dapat disalurkan secara merata.‎‎

“Kami berharap teman-teman di DPRD Provinsi dari dapil Kota Gorontalo dapat memperjuangkan dan memberikan tekanan kepada gubernur agar penyaluran bantuan itu bisa merata di lima kabupaten dan satu kota. Itu wajib hukumnya,” ujarnya.‎‎

Terkait alasan efisiensi anggaran yang disebut menjadi pertimbangan pemerintah provinsi, Irwan mengakui bahwa seluruh daerah saat ini menghadapi persoalan yang sama. Namun, ia menilai kebijakan efisiensi seharusnya tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat.

BACA JUGA: Tanpa Dukungan Anggaran, KKAD Kota Gorontalo Tetap Bergerak: Bagi Sembako hingga Tadarus Al-Qur’an Sampai Khatam

‎‎Ia menekankan bahwa publik mengharapkan kebijakan pemerintah yang adil dan tidak menimbulkan kesan adanya wilayah yang diabaikan.

‎‎“Kami berharap pemerintah provinsi dalam meramu kebijakan dapat mempertimbangkan rasa keadilan, karena publik mengharapkan ada keadilan dalam pemerintahan,” katanya.‎‎

Ia juga memberi masukan kepada Pemda Provinsi untuk dapa membuka peluang dikesempatan selanjutnya. Jika tahun ini belum bisa diakomodasi dengan alasan efisiensi, kedepan kota Gorontalo dapat diberi kesempatan dalam program yang serupa melalui mekanisme pergeseran atau anggaran perubahan.‎‎

“Insya Allah di tahun 2026 ini penganggaran masih ada pergeseran. Ketika tidak dianggarkan di induk, maka diupayakan dianggarkan dalam perubahan untuk memprogramkan kegiatan yang serupa bagi masyarakat di Kota Gorontalo,” ujar Irwan.‎

j