SIGAP P4S Dorong Kebijakan Kolaboratif Cegah Perilaku Penyimpangan Seksual di Kota Gorontalo

SUARANET, GORONTALO — Pemerintah Kota Gorontalo mendorong pencegahan perilaku penyimpangan seksual tidak lagi dilakukan secara sektoral. ‎‎

Melalui Strategi Perumusan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (SIGAP P4S), pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan keluarga, dunia pendidikan, masyarakat hingga aparat penegak hukum.‎‎

Strategi tersebut dijalankan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo dengan menempatkan persoalan tersebut sebagai isu multidimensional.‎‎

Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Ainsyah Kadir, S.STP., MH, mengatakan persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh satu organisasi perangkat daerah.‎‎

“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh DPPKBP3A sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk membangun sistem pencegahan yang terpadu, berbasis data dan berkelanjutan,” ujar Ainsyah.‎

Menurut Ainsyah, SIGAP P4S diarahkan untuk memperkuat sejumlah aspek yang menjadi fondasi pencegahan. Di antaranya ketahanan keluarga, pengasuhan positif, perlindungan perempuan dan anak, edukasi masyarakat, serta penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).‎‎

Penguatan juga mencakup jejaring layanan dan pengembangan data. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.‎‎

Kolaborasi kemudian diperluas dengan melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Peran tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketertiban umum, literasi digital, kepemudaan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.‎‎

Dunia pendidikan dinilai memiliki posisi penting karena sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk memberikan edukasi dan membangun lingkungan yang aman bagi anak dan generasi muda.

Sementara itu, perguruan tinggi didorong berkontribusi melalui penelitian dan analisis kebijakan. Dengan demikian, program yang dirumuskan pemerintah tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki landasan data dan bukti atau evidence-based policy.

‎‎Keterlibatan juga dibuka bagi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Masyarakat dan media diharapkan berperan dalam edukasi, pengawasan sosial, serta penyebarluasan informasi yang aman dan ramah anak.‎‎

Pendekatan tersebut membuat SIGAP P4S tidak diarahkan sekadar menjadi program milik DPPKBP3A, tetapi bagian dari tata kelola kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam membangun lingkungan yang aman, sehat dan ramah anak.‎‎

Ainsyah menegaskan, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kemauan seluruh pihak untuk mengambil peran sesuai kewenangannya.‎‎

“Kita tidak sedang mencari siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi bagaimana semua pihak mengambil bagian sesuai kewenangannya. SIGAP P4S harus menjadi gerakan bersama untuk mencegah sejak dini, melindungi yang rentan, memperkuat keluarga dan membangun generasi muda Kota Gorontalo yang sehat, aman, berkarakter dan berdaya,” tegasnya.‎‎

Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Pemkot Gorontalo berharap upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dan menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang generasi muda.