Raih Pengakuan Kemendagri, Pemkot Gorontalo Masih Punya PR di Layanan Kesehatan

SUARANET, GORONTALO – Penghargaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pemerintah Kota Gorontalo dalam kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menjadi penanda atas capaian pelayanan dasar di daerah berlangsung sukses.‎‎

Namun, bagi Pemkot Gorontalo, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian yang dirayakan. Masih ada sejumlah aspek pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat agar capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.‎‎

Penghargaan itu diterima Pemkot Gorontalo dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II di Makassar.‎‎

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melalui Juru Bicara Wali Kota, Jeffry Rumampuk, mengatakan penghargaan tersebut justru harus menjadi pemicu untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

‎“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, tetapi yang paling penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Jeffry.‎‎

Dalam penilaian Kemendagri, sejumlah indikator yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian. Di antaranya kemudahan akses fasilitas kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi, kesiapan fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis hingga inovasi pelayanan.

‎‎Dari sisi akses, masyarakat Kota Gorontalo dinilai relatif mudah menjangkau fasilitas kesehatan. Sebanyak 10 Puskesmas dan rumah sakit disebut dapat dijangkau dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit dari tempat tinggal masyarakat.‎‎

Pelayanan di tingkat Puskesmas juga diarahkan menggunakan pendekatan klaster. Pola ini mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, kelompok usia produktif dan lansia, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan, hingga layanan pendukung seperti UGD, poli gigi, laboratorium dan farmasi.‎‎

Capaian kepesertaan JKN juga menjadi salah satu indikator penting. Kota Gorontalo tercatat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.

Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, warga lanjut usia dan masyarakat terlantar agar tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.‎‎

“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus bisa diakses masyarakat. Pemerintah hadir memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” kata Jeffry.‎‎

Indikator lainnya adalah sanitasi. Dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, rata-rata capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tercatat 98,7 persen. Sementara itu, sebanyak 97,41 persen dari 39.532 rumah yang tercatat disebut telah memenuhi syarat sebagai rumah sehat.‎‎

Pada aspek fasilitas pelayanan, seluruh Puskesmas dan RSUD di Kota Gorontalo disebut telah memperoleh akreditasi Paripurna. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan juga tercatat mencapai 100 persen untuk 12 jenis pelayanan dasar.‎‎

Program pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG turut masuk dalam penilaian. Capaian program tersebut di Kota Gorontalo disebut telah berada di atas 50 persen.

Meski demikian, capaian tersebut belum berarti seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan telah terpenuhi.‎‎

Salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian adalah pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan dokumen penilaian, target pemenuhan alat kesehatan sebesar 40 persen belum seluruhnya tercapai.‎‎

Masih terdapat kebutuhan alat kesehatan yang harus dipenuhi. Kondisi itu antara lain dipengaruhi bertambahnya standar peralatan kesehatan, sementara sebagian kebutuhan telah diusulkan melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) yang proses distribusinya masih membutuhkan waktu.‎‎

“Penghargaan ini tentu bukan garis akhir, dan justru menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus kami tuntaskan. Pemerintah Kota akan terus melihat apa yang masih kurang, kemudian memperbaikinya secara bertahap,” ujar Jeffry.

Selain indikator pelayanan dasar, inovasi Puskesmas juga menjadi bagian dari capaian Kota Gorontalo.

Sejumlah inovasi yang dinilai antara lain VIMORA TB di Puskesmas Hulonthalangi, Ruko Sudirman dan Pelita TB di Puskesmas Kota Barat, DIAN CERDASSS di Puskesmas Dumbo Raya, GEMA SENJA di Puskesmas Kota Tengah, SIDITA LANGSING di Puskesmas Pilolodaa, serta RUCIKA dan Nakes Menyapa lewat program RUTE LAMA di Puskesmas Dungingi.‎‎

Menurut Jeffry, perhatian Wali Kota Adhan Dambea tidak berhenti pada capaian administratif. Keberlanjutan kualitas pelayanan publik tetap menjadi bagian penting setelah penghargaan diterima.‎‎

“Pak Wali Kota berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni. Ukurannya tetap pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan, kemudahan akses dan keberlanjutan program kesehatan harus terus dijaga,” katanya.‎‎

Pemkot Gorontalo selanjutnya akan melihat capaian tersebut sebagai momentum untuk memperluas akses, mempertahankan kualitas layanan yang sudah berjalan, sekaligus membenahi kebutuhan yang masih belum terpenuhi.‎‎

Sementara terkait peruntukan dan output dari penghargaan tersebut, Jeffry mengatakan pemerintah masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Gorontalo.‎‎

“Masih menunggu petunjuk dari Pak Wali Kota,” tutup Jeffry.‎