Dievaluasi Komisi 1, ASN Samsat Bone Bolango Keluhkan TPP yang Belum Cair

Suaranet.com – Dalam rangka evaluasi kinerja ASN dan PTT, komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar inspeksi mendadak, di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bone Bolango (10/04/23).

Rombongan yang diketuai AW. Thalib ini, melihat langsung aktifitas dan mengevaluasi kinerja ASN dan PTT, dalam melayani masyarakat.

“Dan Alhamdulillah, kami dapati kurang lebih 15 pegawai yang ada di Samsat Bone Bolango, semuanya hadir dan melaksanakan tugaa harian dengan sangat baik.” buka AW. Thalib, dalam wawancara.

Pimpinan dan anggota Komisi I, saat melakukan sidak dan evaluasi kinerja ASN dan TPP Samsat Bone Bolango.

Bahkan, kata AW. Thalib, penetapan hari kerja ASN dan PTT yang bertugas di Samsat Bone Bolango, berbeda dengan penugasan di OPD-OPD lain, yang terdapat di Provinsi Gorontalo.

Namun, disayangkannya, pemberian jam kerja yang lebih, tidak dibarengi dengan jumlah gaji yang diterima. Sebab, dengan jam kerja yang berlebih, gaji petugas maupun pegawai di Samsat Bone Bolango, dinilai sama dengan OPD yang hanya memiliki jam kerja yang lebih sedikit.

“Kalau OPD lain diatur dengan sistem 5 hari kerja. Tapi kalau disini, mereka diatur 6 hari kerja, namun dengan perlakuan gaji yang sama.” ujar AW. Thalib.

Meski demikian, AW. Thalib memastikan, tiap-tiap ASN dan PTT dalam menjalankan aktifitas dengan jam kerja berlebih, diibangi dengan insentif sesuai dengan prestasi kinerja, khususnya dalam capaian perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, saat melakukan sidak dan evaluasi kinerja ASN dan PTT Samsat Bone Bolango.

“Yaa memang, perlu diakui, Samsat merupakan lembaga pemerintah yang paling banyak sungbangsinya terhadap pendapatan daerah. Khususnya penerimaan PPNPKB, itu yang paling difavoritkan, paling primadona.” ungkap politisi PPP ini.

Terlepas dari gaji dan insentif yang telah terpenuhi, menurut AW. Thalib, pegawai Samsat Bone Bolango, kepada komisi 1, mengeluhkan tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang hingga saat ini belum direalisasikan pemda.

“Padahal dana ini juga merupakan salah satu kebutuhan mendesak ASN, khususnya selama bulan ramadhan dan menjelang lebaran.” pungkasnya.

Olehnya, AW. Thalib berharap, keluhan ini dapat segera direalisasikan pemerintah daerah, serta segera mencairkan tunjangan TPP tersebut, sehingga ASN dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan menjelang lebaran. (004/ilam)