SUARANET.COM – DEPROV. GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali memberikan perhatian khusus terhadap proyek pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang hingga saat ini belum rampung 100 persen.
Pengerjaan proyek ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Anggota Komisi I, Adhan Dambea, menyatakan bahwa seharusnya proyek ini sudah berfungsi pada akhir Desember 2023.
Adhan mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi kerugian negara yang dapat mencapai lebih dari 4 miliar rupiah jika proyek ini tidak segera diselesaikan.
Temuan ini muncul dari pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo terhadap laporan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurut Adhan, temuan tersebut mencakup pengembalian uang muka pengerjaan Kanal Tanggidaa senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Selain itu, terdapat denda keterlambatan pengerjaan kanal sekitar lebih dari 1 miliar rupiah, termasuk kelebihan pembayaran pengerjaan yang nilainya kurang lebih 2 miliar rupiah.
Dengan demikian, total kerugian yang diungkapkan oleh temuan BPK mencapai hampir 5 miliar rupiah.
Komisi I menilai bahwa keterlambatan penyelesaian proyek yang didanai oleh anggaran pen terjadi akibat ketidakseriusan dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa.
Atas nama Komisi I, Adhan meminta kepada Penjabat Gubernur Gorontalo untuk mengambil langkah tegas dengan mempertemukan pejabat PU yang lama dengan yang saat ini menjabat, guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
(M03)
