Gorontalo, SUARANET.COM – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja yang dilakukan dalam rangka peninjauan Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I serta anggota panitia khusus melakukan pemantauan terhadap Command Center yang telah direkomendasikan sejak tahun 2023.
Namun, dalam interaksi dengan pihak terkait, Adhan Dambea, seorang anggota legislatif dari dapil kota Gorontalo, menyampaikan kekecewaannya atas kurangnya perkembangan proyek tersebut.
“Command Center sudah direkomendasikan sejak tahun lalu, makanya kami datang untuk memantau apakah telah dibenahi atau tidak, ternyata hasilnya nol,” ungkap Adhan.
Ia juga menyoroti penggunaan dana sebesar 5 miliar rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, namun tampaknya dimanfaatkan untuk hal yang tidak bermanfaat.
Gorontalo, sebagai provinsi termiskin kelima di Indonesia, seharusnya memperhatikan penggunaan anggaran dengan cermat.
Adhan juga menegaskan bahwa potensi masalah hukum terhadap proyek ini sangat besar, mengingat program kerja yang seharusnya dilaksanakan namun tidak terwujud.
“Program tersebut tidak berjalan, pastinya ada apa-apanya, dan kalau tidak ada masalah, tentu saja akan berjalan,” tegas Adhan.
Terkait dengan permasalahan ini, akan dibahas pada rapat pansus selanjutnya, apakah diperlukan rekomendasi biasa saja atau perlu rekomendasi melalui proses hukum.
Namun, pihak pansus sudah berkomitmen untuk menyerahkan masalah ini ke pihak hukum, sehingga para penyidik dapat menginvestigasi dan menemukan dimana letak kelemahan proyek tersebut.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi tahun 2023 telah dijalankan, namun sayangnya hasilnya tetap mengecewakan karena tidak ada peningkatan yang signifikan.
