Gorontalo, SUARANET.COM – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan sengketa lahan Bandara Djalaludin Gorontalo. Rapat hearing yang sudah digelar ketiga kalinya ini menyoroti belum adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait sengketa tersebut.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, A.W Thalib. Kehadiran kepala OPD terkait dari Dinas PUPR, Biro Hukum, Dinas Keuangan, serta pihak penggugat dan Bandara Djalaludin Gorontalo menandakan pentingnya pembahasan ini.
“Kami menggelar rapat hearing ini untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan Bandara Djalaludin Gorontalo. Masalah ini sudah berlangsung cukup lama, dan kami ingin menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat,” Pungkas A.W Thalib.
Anggota Komisi I, Adhan Dambea, menyoroti kurangnya keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyelesaikan pembayaran dengan alasan ingin melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.
“Rapat hearing ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa lahan yang telah berlangsung cukup lama ini,” ungkap Adhan Dambea.
Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak penggugat, Bambang Santoso, menunjukkan keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
“Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan pembayaran ini dengan segera. Kami telah menunggu terlalu lama dan kami berharap agar keadilan bisa segera terwujud,” kata Bambang.
Sementara itu, Direktur Bandara Djalaludin Gorontalo, Maya Dewi, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.
“Kami siap mendukung proses penyelesaian ini. Yang kami inginkan hanyalah penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum,” ujarnya.
Diharapkan dengan berlanjutnya rapat hearing ini, solusi yang memuaskan dapat ditemukan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini. Hal ini diharapkan akan menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat Gorontalo. Tim liputan akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari rapat hearing ini.
