Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita PilihanParlemenProv.Gorontalo

DPRD Gorontalo Mendesak Pembentukan Pansus Aset dan Penyelesaian Masalah KPGR LKPJ

×

DPRD Gorontalo Mendesak Pembentukan Pansus Aset dan Penyelesaian Masalah KPGR LKPJ

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi 1 Adhan Dambea menyampaikan masalah mengenai pembentukan pansus aset dan penyelesaian masalah kpgr lkpj
Anggota Komisi 1 Adhan Dambea menyampaikan masalah mengenai pembentukan pansus aset dan penyelesaian masalah kpgr lkpj

Gorontalo, SUARANET.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo sedang menghadapi berbagai tantangan terkait penyelesaian masalah yang mendesak, terutama terkait dengan Komisi Pemilihan Gubernur dan Legislatif Kepala Daerah (KPGR LKPJ) serta masalah aset yang membutuhkan penanganan serius. Dalam sebuah wawancara dengan anggota DPRD Gorontalo, Adhan Dambea menjelaskan beberapa masalah yang sedang dibahas dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya.

 

Example 300x600

“Kami menyadari bahwa tugas DPRD selalu menjadi terusannya segera diselesaikan, terutama terkait dengan masalah KPGR LKPJ dan penyelesaian masalah aset. Kami telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani masalah aset, mengingat kekacauan yang terjadi dalam pembukuan aset di Provinsi Gorontalo,” ujar Dambea.

 

Pembentukan pansus menjadi prioritas utama bagi DPRD Gorontalo dalam mengatasi masalah aset yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik. Adhan menyoroti urgensi pembentukan pansus tersebut, Sebab, aset di provinsi Gorontalo ini memang tidak teratur dan kacau balau, sehingga perlu penanganan yang serius agar tidak terjadi kerugian lebih lanjut.

 

Adhan Dambea juga menyoroti masalah KPGR LKPJ yang belum terselesaikan dengan baik.

“Masalah KPGR LKPJ ini juga menjadi sorotan kami. Sudah ada beberapa rekomendasi, termasuk pembentukan pansus untuk menangani masalah ini,” ungkapnya.

 

DPRD Gorontalo juga menyoroti masalah penggantian pejabat gubernur yang akan segera dilakukan.

“Pergantian pejabat gubernur yang akan segera dilakukan membutuhkan langkah-langkah yang tepat. Kami mendesak pimpinan dewan untuk segera menggelar rapat guna menentukan pejabat yang akan datang,” jelas Dambea.

 

Dambea juga menyoroti kurangnya responsivitas pemerintah terhadap masalah-masalah yang diajukan oleh DPRD. “Kadang-kadang ada sikap apatis dari pemerintah terhadap masalah yang kami sampaikan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami sebagai anggota DPRD,” katanya.

DPRD Gorontalo akan terus mengambil langkah-langkah, termasuk membentuk pansus, untuk menyelesaikan masalah aset dan KPGR LKPJ dengan cepat. Walaupun masih banyak masalah yang harus ditangani, DPRD Gorontalo berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *