DPP Hanura Panggil Elite Gorontalo

Suaranet.com, Gorontalo – Pasca gagalnya Musda IV Hanura Gorontalo akibat mundurnya pemegang rekomendasi DPP, Hamid Kuna, sejumlah kader dan pimpinan partai dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan penting bersama Dewan Pimpinan Pusat.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 20 Mei 2026 itu disebut menjadi bagian dari evaluasi serius DPP terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) IV Hanura Gorontalo yang berakhir tanpa keputusan.

Situasi politik internal Hanura Gorontalo sebelumnya mendadak berubah ketika Hamid Kuna, satu-satunya calon yang mengantongi rekomendasi resmi DPP, memilih mundur di tengah jalannya sidang Musda pada Sabtu, 16 Mei 2026 lalu.

Keputusan itu praktis menghentikan seluruh tahapan pemilihan karena tidak ada kandidat lain yang memenuhi syarat administratif partai.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah nama yang dipanggil ke Jakarta antara lain Djafar Bajeber, Fence Abas, hingga Ketua DPC Hanura Kota Gorontalo Ekwan Ahmad.

Adapula Wasekjen DPP Hanura Zulhendri Chaniago, dan pengurus DPP Mansyur Syaerozi, selaku pimpinan sidang musda saat itu.

Pemanggilan para kader tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa DPP tengah mengambil alih penuh proses konsolidasi dan penentuan arah kepemimpinan Hanura Gorontalo pasca Musda.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ekwan Ahmad membenarkan adanya undangan dari DPP untuk menghadiri agenda di Jakarta. Namun, anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu menegaskan pembahasan hanya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Musda IV Hanura Gorontalo.

“Agenda hanya evaluasi hasil Musda,” singkatnya.

Meski demikian, dinamika yang terjadi memunculkan berbagai tafsir politik di internal partai. Sebab, sesuai mekanisme organisasi Partai Hanura, penentuan ketua DPD kini sepenuhnya berada di tangan DPP setelah forum Musda gagal menghasilkan keputusan.

Kondisi tersebut membuat publik menanti siapa figur yang nantinya akan mendapat mandat memimpin Hanura Gorontalo, sekaligus menentukan arah konsolidasi partai menghadapi agenda politik ke depan.