Kejati Gorontalo Ungkap Kasus Penyelewengan Dana Bansos di Kabupaten Bone Bolango

- Jurnalis

Kamis, 18 April 2024 - 01:56

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

penangkapan Hamim Pou sebagai tersangka dana bansos di Bone Bolango

Gorontalo, SUARANET.COMKejaksaan Tinggi (kejati) Gorontalo ungkap dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2011 dan 2012 di Kabupaten Bone Bolango. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pemberian bansos melewati batas nominal yang telah ditetapkan dan tidak disertai dengan proposal pemohon yang sesuai dengan ketentuan.

Kejaksaan Tinggi Gorontalo menyatakan bahwa penyidikan kasus ini telah dimulai sejak bulan Januari 2020 dan melibatkan 69 saksi serta pendapat dari beragam pakar, termasuk ahli hukum keuangan negara, auditor dari BPKP, dan ahli hukum pidana. Selain itu, terdapat 698 dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Gorontalo, kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp. 1.757.000.000,00. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango nomor: 67/KEP/BUP.BB/117/2011 dan Surat Keputusan nomor: 7.A/KEP/BUP.BB/117/2012.

PLT. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, juga dilaporkan terlibat dalam kasus ini. Pou telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: B-685/P.5/FD.1/04/2024 tanggal 17 April 2024. Selain itu, Hamim Pou juga ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo sesuai dengan surat perintah penahanan nomor: PRINT–189/P.5/FD.1/04/2024 tanggal 17 April 2024.

Pasal yang didakwakan kepada Hamim Pou meliputi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang tersebut, dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dua terdakwa lainnya, yaitu Slamet Wiyardi dan Yuldiawati Kadir, telah diputus bersalah dalam kasus yang sama oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi. Slamet Wiyardi dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00, sementara Yuldiawati Kadir dihukum penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00.

Kejaksaan Tinggi Gorontalo menegaskan tekadnya dalam memberantas korupsi dan memastikan penegakan hukum di wilayah ini. Kasus ini menjadi bukti konkret dari upaya Kejati dalam mengungkap dan memberikan hukuman yang tegas terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah.

Berita Terkait

Ekwan Ahmad Siap Maju di Pilwako Gorontalo Meski Target Suara Pileg Tidak Tercapai
Komisi I Soroti Perpindahan 40 ASN di Gorontalo
JCH Gorontalo Batal Berangkat Akibat Ketinggalan Paspor
Nurul Nasiroh Ali Raih Penghargaan 3RD Best Speaker pada Kompetisi LLDIKTI XVI
18 Ribu Warga Gorontalo Terima 10 Kilogram Beras dari Cadangan Pangan Pemerintah
Pemerintah Kota Gorontalo Resmi Lepas 396 Jamaah Calon Haji
Partai Demokrat Gorontalo Terima Pendaftaran Empat Calon Gubernur
Tingkatkan Layanan Infrastruktur, Perumdam Muara Tirta Sesuaikan Tarif Air Minum

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 02:16

Ekwan Ahmad Siap Maju di Pilwako Gorontalo Meski Target Suara Pileg Tidak Tercapai

Senin, 20 Mei 2024 - 00:56

Komisi I Soroti Perpindahan 40 ASN di Gorontalo

Minggu, 19 Mei 2024 - 07:44

JCH Gorontalo Batal Berangkat Akibat Ketinggalan Paspor

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:54

Nurul Nasiroh Ali Raih Penghargaan 3RD Best Speaker pada Kompetisi LLDIKTI XVI

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:36

18 Ribu Warga Gorontalo Terima 10 Kilogram Beras dari Cadangan Pangan Pemerintah

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:56

Partai Demokrat Gorontalo Terima Pendaftaran Empat Calon Gubernur

Jumat, 17 Mei 2024 - 04:50

95 PPK di Kabupaten Gorontalo Resmi Dilantik Oleh KPU

Jumat, 17 Mei 2024 - 04:29

Tingkatkan Layanan Infrastruktur, Perumdam Muara Tirta Sesuaikan Tarif Air Minum

Berita Terbaru

Berita Pilihan

Komisi I Soroti Perpindahan 40 ASN di Gorontalo

Senin, 20 Mei 2024 - 00:56

Info Netizen

JCH Gorontalo Batal Berangkat Akibat Ketinggalan Paspor

Minggu, 19 Mei 2024 - 07:44