SUARANET.COM, Deprov – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja badan musyawarah pada Senin (22/4/2024), dalam rangka membahas dan menetapkan agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan tahun 2023-2024.
Dalam wawancara bersama ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, mengatakan bahwa salaa satu yang menjadi pembahasan dalam rapat banmus tersebut adalah untuk menindaklanjuti surat dari kementrian dalam negeri mengenai usulan pejabat gubernur dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.
“Kita perlu memastikan bahwa kami menanggapi surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan serius dan tepat waktu. Ini merupakan tanggung jawab kami untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat provinsi.” pungkas Paris.
Selanjutnya, agenda pembahasan tentang perda yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Ada empat ranperda yang menjadi fokus diskusi, menunjukkan pentingnya kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi yang efektif untuk kepentingan masyarakat. Namun, salah satu point penting dalam rapat adalah pembahasan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk tahun sebelumnya.
“LHP ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kita untuk menyusun laporan pertanggungjawaban gubernur. Kami perlu memastikan bahwa segala aspek keuangan dan administratif telah diperiksa dengan cermat untuk memastikan akuntabilitas yang tinggi.” Ujar Paris
Lebih lanjut, Politisi dari partai berlambangkan pohon beringin mengatakan rapat ini juga membahas perubahan anggaran, dimulai dengan pembahasan KUA-PPS perubahan. Hal ini menunjukkan komitmen Banmus dalam mengelola keuangan provinsi secara transparan dan efisien. Selain itu, pembahasan mencakup kegiatan paripurna tingkat satu dan dua, serta dialog interaktif dengan berbagai pihak terkait.
Salah satu aspek menarik dari rapat Banmus adalah penekanan pada inklusivitas dalam proses pembahasan. Sebuah saran diajukan untuk memperluas jangkauan dialog interaktif agar melibatkan masyarakat di luar wilayah Gorontalo. Hal ini merupakan langkah positif menuju partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, hasil rapat Banmus juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pimpinan dewan dan ketua fraksi dalam menindaklanjuti usulan-usulan yang diajukan.
“Kami akan segera menyampaikan hasil rapat kepada ketua-ketua fraksi agar mereka dapat menyiapkan nama-nama usulan sesuai dengan surat dari Kemendagri untuk dibahas bersama pada hari Senin, tanggal 29 April. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari dialog dan konsultasi yang matang.” Kata Paris.
Namun, ada juga catatan terkait alokasi kursi fraksi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap fraksi mendapatkan alokasi kursi yang proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam representasi politik di tingkat provinsi.” Ungkap Paris.
Terakhir dirinya menegaskan komitmen kuat para pemangku kepentingan untuk memastikan pemerintahan efektif dan akuntabel di tingkat provinsi Gorontalo. Dengan transparansi, inklusivitas, dan konsultasi yang mendalam, diharapkan keputusan yang diambil memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
