Fraksi Gerindra Dekot Desak Reformasi Pengelolaan APBD dan Transparansi Fiskal

Suaranet.com, Kota Gorontalo – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian pandangan umum tersebut dibacakan langsung oleh H. Sahlan Tapulu, anggota Fraksi Gerindra, yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberanian dalam mengoreksi arah kebijakan fiskal di Kota Gorontalo.

Fraksi Gerindra menyoroti turunnya pendapatan dari retribusi parkir secara drastis, dari Rp141 juta pada 2023 menjadi hanya Rp88 juta pada 2024. Dengan potensi kendaraan yang besar, angka ini dinilai tidak masuk akal dan mencerminkan kelalaian atau lemahnya tata kelola.

“Ini adalah sinyal buruk yang menuntut evaluasi menyeluruh, termasuk audit pengelolaan dan integritas pengampuh parkir,” tegas H. Sahlan.

Selain itu, Fraksi juga menyoroti lemahnya penegakan kontrak dalam proyek-proyek infrastruktur, yang tercermin dari pendapatan denda keterlambatan yang hanya Rp12 juta, meski banyak proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang tidak selesai tepat waktu.

Fraksi Gerindra juga mengkritik struktur belanja APBD yang terlalu didominasi belanja operasi (91,86%) dibanding belanja modal (8,14%). Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan jangka panjang dan tidak sejalan dengan semangat akselerasi pembangunan.

“Belanja modal harus ditingkatkan bertahap hingga mencapai minimal 40% sesuai UU HKPD. Jangan sampai APBD hanya jadi alat konsumsi, bukan investasi sosial,” ujar Sahlan.

Fraksi Gerindra juga meminta agar Pemkot Gorontalo melakukan negosiasi ulang ke pemerintah pusat terkait pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Usulan Fraksi adalah agar kewajiban tahunan yang saat ini Rp42 miliar direlaksasi menjadi Rp21 miliar per tahun.

“Keringanan ini penting agar ruang fiskal kita tidak terkunci dan tetap mampu membiayai pelayanan dasar masyarakat,” terang H. Sahlan.

Sebagai partai yang berada dalam garis perjuangan bersama Wali Kota Adhan Dambea, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

“Kami akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya hadir di papan reklame, tapi dirasakan nyata oleh rakyat kecil,” pungkas Hj. Sahlan Tapulu menutup penyampaiannya.