Soal Tambang Ilegal, Polda Gorontalo Dukung Pemprov Untuk IPR Dipercepat

Suaranet.com, Gorontalo – Polda Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo agar segera mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Langkah ini dianggap penting supaya para penambang bisa bekerja
secara legal dan tidak lagi masuk kategori tambang ilegal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Gorontalo, Maruly Pardede, mengatakan percepatan IPR menjadi salah satu cara untuk mengurangi praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

“Kalau dengan IPR berarti kan bertanggung jawab, apakah itu terkait dengan bagaimana pasca tambangnya, bagaimana lokasi-lokasi yang mungkin bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan,” ungkapnya, Rabu (04/03/2026).

Menurutnya, selama ini polisi tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para penambang. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mempercepat proses izin agar masyarakat punya jalan untuk menambang secara resmi.

Lebih lanjut, Maruly menjelaskan, jika sudah memiliki IPR, penambang wajib mengikuti aturan, termasuk menjaga lingkungan dan memperhatikan kondisi setelah tambang selesai digunakan.

Ia menyebut, dari hasil penertiban yang dilakukan, jumlah pelaku tambang ilegal di Gorontalo saat ini sudah menurun.
Penurunan itu dinilai cukup signifikan dibanding sebelumnya.

“Bisa dikatakan penertiban yang dilakukan selama ini terjadi penurunan dari para pelaku PETI secara signifikan penurunanya,” pungkasnya.